Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) se-Provinsi Jawa Barat yang dilangsungkan di Grand Hotel Preanger, Jalan Asia – Afrika, Kota Bandung, Kamis (23/6/2022).
Rakor dibuka langsung Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum yang juga menjabat sebagai Ketua TPPS Provinsi Jawa Barat. Wagub juga sekaligus meresmikan Gerakan ‘Ngabring’ atau Ngawal Bareng Jawa Barat Zero New Stunting.
“Prevalensi stunting tahun 2021 menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) secara nasional 24,4 persen. Sementara Provinsi Jawa Barat sebesar 24,5 persen, masih di atas angka nasional. Terjadi penurunan dari tahun 2019 sebesar 26,2 persen,” kata Uu dalam sambutannya.
Meskipun alami penurunan prevalensi, Uu mengaku Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah prioritas penggarapan penurunan angka stunting di Indonesia. Mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang lebih tinggi dibanding yang lain.
“Hasil pendataan, jumlah balita tahun 2021 tercatat ada sekitar 3,2 juta di Jawa Barat. Sehingga secara absolut, angka kasus stunting masih tinggi dan akan mempengaruhi prevalensi stunting secara nasional,” jelas Uu lagi.
Untuk itu, Pemprov membuktikan keseriusannya untuk menangani stunting dengan membentuk TPPS di setiap daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Ditambah pembentukan satgas oleh BKKBN pusat.
“Percepatan penurunan stunting bukan hanya tugas dinas kesehatan, BKKBN, atau Bappeda. Namun semua sektor, swasta dan seluruh elemen masyarakat. Percepatan penurunan stunting ini harus menjadi program prioritas para kepala daerah,” ajak Wagub.
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wahidin menjelaskan bahwa rakor dilaksanakan selama dua hari mulai 23 sampai dengan 24 Juni 2022. Kata dia, rakor dilakukan rangka penguatan koordinasi dan sinkronisasi TPPS di lingkup Provinsi Jawa Barat.
“Dan sekaligus penajaman pemahaman terhadap program stunting secara komprehensif. Sehingga tercipta sinergitas program dan kegiatan dalam percepatan penurunan stunting di kabupaten dan kota. Kami sangat mengapresiasi para kepala daerah yang telah membentuk TPPS tingkat kabupaten/kota sampai TPPS tingkat Desa/kelurahan,” urai Wahidin.
Alasannya, sambung Wahidin, pembentukan TPPS sampai level desa/kelurahan merupakan langkah strategis dan mendasar dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Pasca terbentuknya TPPS dari tingkat Provinsi Jawa Barat sampai TPPS tingkat desa/kelurahan, tentu memerlukan pemahaman yang sama dalam merencanakan program dan melakukan kegiatan – kegiatan yang terarah.
Serta tepat dalam upaya percepatan penurunan stunting sesuai dengan arahan dan mekanisme kerja yang diatur dalam Perpres Nomor 72 tahun 2021 dan RAN-PASTI.
“Kami juga menyampaikan bahwa dalam upaya percepatan penurunan stunting telah direkrut satuan tugas percepatan penurunan stunting di seluruh Indonesia yang berasal dari kalangan profesional yang bertugas melaksanakan fungsi koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan penguatan penyediaan satu data stunting sesuai arahan dan instruksi dari Ketua
Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting,” terangnya.
Kehadiran satgas tersebut diharapkan dapat mengurai dan mengatasi sumbatan-sumbatan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, mulai tingkat pusat sampai tingkat desa/kelurahan.
Dalam rakor juga dihadirkan para narasumber yang akan memperkaya dan mempertajam pemahaman substansi permasalahan stunting dan berbagai upaya dalam percepatan penurunan stunting.
Narasumber yang diundang berasal dari para pakar dari kalangan akademisi, praktisi, dan juga politisi sebagai wujud upaya konvergensi dalam percepatan penurunan stunting.
Selain mendengarkan dan menyimak pemaparan dari para narasumber, dalam rakor juga dilakukan Focus Group Discussion (FGD) yang akan membahas tiga topik yaitu (1) Elsimil, TPK dan Audit Stunting; (2) Rembuk Stunting dan Mini Lokakarya; (3) Indikator-indikator Percepatan Penurunan Stunting Berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021 dan Perban 12 tahun 2021 (RAN-PASTI).
Substansi kegiatan Rapat Koordinasi Teknis TPPS se-Provinsi Jawa Barat ini juga diharapkan bisa terciptanya komitmen bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui sinkronisasi, koordinasi, sinergitas program dan kegiatan.
“Pada kesempatan ini juga akan diluncurkan Tagline Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Barat, instrumen pendukung teknis operasional bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta Dashboard pemantauan percepatan penurunan stunting Provinsi Jawa Barat, kata Wahidin.
Wakil Wali Kota Bogor sekaligus Ketua TPPS Kota Bogor, Dedie A. Rachim menambahkan, dari data yang ada Kota Bogor mengalami penurunan angka stunting kurun empat tahun terakhir. Lewat inovasi program yang disiapkan, tentu bisa menjadi mewujudkan Zero Stunting.
“Presiden menargetkan tahun 2024 angka stunting nasional 14 persen. Kami ingin merespons langkah Pemerintah Kota Bogor terhadap nasional. Sehingga kami membuat konsepsi untuk bagaimana menurunkan tingkat stunting,” jelas Dedie.
Dedie menegaskan alasan mengapa penting untuk menurunkan angka stunting. Harapan menjadi Indonesia Emas tahun 2045 mendatang, tak hanya bicara soal pembangunan infrastruktur. Namun juga indeks pembangunan manusianya.
“Competitiveness dari sumber daya manusia Indonesia ini bisa dibangun dengan cara menurunkan tingkat risiko stunting yang ada di seluruh Indonesia,” paparnya.
Disamping itu, ada beberapa faktor risiko terjadinya stunting. Pun yang terjadi di Kota Bogor, diantaranya ; pernikahan remaja sebesar 39 persen, anak remaja dengan anemia 3,52 persen, ibu hamil dengan anemia 11,8 persen, dan faktor lainnya termasuk pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun kebelakang ini.