BOGOR — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bogor memperkuat upaya menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketenteraman masyarakat melalui inovasi digital serta penguatan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk insan pers.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni menghadirkan aplikasi internal SIPEKA (Sistem Pemetaan Kerawanan). Program tersebut dipaparkan Bakesbangpol Kota Bogor pada Kamis (20/8/2026).
Kepala Bakesbangpol Kota Bogor, Hidayatulloh, mengatakan SIPEKA dirancang sebagai instrumen untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan memetakan potensi kerawanan sosial, konflik politik, hingga ancaman kewaspadaan dini secara cepat dan terintegrasi di wilayah Kota Bogor.
Menurutnya, keberadaan sistem tersebut menjadi penting untuk memperbaiki pola pelaporan yang selama ini kerap dilakukan melalui pesan pribadi maupun aplikasi percakapan, sehingga berpotensi tidak terdokumentasi secara sistematis.
“SIPEKA ini dirancang agar informasi sekecil apa pun terkait dinamika Ipoleksosbudhankam (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan, dan Agama) dapat terintegrasi. Kita ingin data lapangan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan, bukan lagi sekadar asumsi,” ujar Hidayatulloh.
Ia mencontohkan, ketika ditemukan potensi kerawanan sosial di tingkat kelurahan, seperti maraknya fenomena pinjaman ilegal atau bank emok, informasi tersebut dapat masuk dalam sistem sehingga dinas teknis dapat segera mengambil langkah penanganan.
“Dengan begitu, dinas terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dapat segera masuk memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas ekonomi bagi warga,” jelasnya.
Kota Bogor sendiri merupakan wilayah yang heterogen dengan keberagaman suku, ras, serta enam agama resmi. Berdasarkan data Bakesbangpol Kota Bogor, terdapat sedikitnya 286 organisasi kemasyarakatan (ormas) yang aktif dan terdaftar, mulai dari lembaga keagamaan, kepemudaan, sosial, hingga adat dan budaya.
Untuk menjaga keharmonisan di tengah keberagaman tersebut, Bakesbangpol juga mengoptimalkan peran 136 penyuluh wawasan kebangsaan yang tersebar di 68 kelurahan se-Kota Bogor.
“Di tengah berbagai keterbatasan, kita tetap harus hadir dan mewarnai masyarakat. Kehadiran 136 penyuluh wawasan kebangsaan di 68 kelurahan bertujuan memberikan pengayaan nilai Pancasila, mencegah penyebaran hoaks, serta meminimalisir potensi gesekan sosial sejak dini,” tegas Hidayatulloh.
Di sisi lain, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Herman Indrabudi atau yang akrab disapa Kang Aldho, menyambut baik program kerja Bakesbangpol tersebut.
Dengan lokasi Sekretariat PWI Kota Bogor dan Bakesbangpol yang berdampingan, ia mendorong agar kolaborasi pelayanan publik terpadu dapat dilakukan secara rutin.
“Kemarin kita sudah coba mengadakan kegiatan pelayanan publik bersama. Ke depan, kami berharap pelayanan publik terpadu ini bisa dilaksanakan secara rutin, misalnya sebulan sekali. Tidak hanya layanan kependudukan dan perizinan, tetapi juga menggandeng BPN untuk pertanahan serta Imigrasi untuk pembuatan paspor di hari libur, agar masyarakat yang sibuk bekerja tetap bisa mengaksesnya,” kata Kang Aldho.
Ia juga mengapresiasi langkah Bakesbangpol yang membuka ruang komunikasi langsung antara pejabat daerah dengan wartawan. Menurutnya, akses konfirmasi langsung kepada pelaku kebijakan di tingkat dinas maupun kelurahan penting untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan berimbang.
“Sinergi seperti ini sangat positif. Teman-teman media mendapatkan fakta dan data langsung dari sumber utama, sehingga pemberitaan yang sampai ke masyarakat benar-benar berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Melalui penguatan sistem digital SIPEKA, edukasi wawasan kebangsaan hingga tingkat kelurahan, serta kolaborasi bersama media massa, Bakesbangpol berharap upaya deteksi dini terhadap berbagai potensi kerawanan di Kota Bogor dapat semakin efektif.
Langkah tersebut sekaligus diharapkan mampu menjaga Kota Bogor tetap aman, harmonis, dan kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat.