BOGOR – DPRD Kota Bogor, melalui komisi IV tengah memperjuangkan rekomendasi hasil rapat dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor terkait anggaran yang dibutuhkan dalam kepesertaan BPJS PBI/APBD serta penambahan insentif bagi kader posyandu.
Hal tersebut ditegaskan wakil ketua komisi IV DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya baru-baru ini.
Tidak hanya itu, politisi PDI Perjuangan ini juga mengemukakan anggaran harus dikembalikan pada anggaran pertama yg diajukan Dinas Sosial sebesar Rp17 miliar karena banyak program yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan anak terlantar.
Ia menambahkan, dibutuhkan kinerja yang optimal dalam proses verifikasi Data Terpadu Kesenjangan Sosial (DTKS) di setiap kelurahan. Untuk itu, Atty menginginkan adanya perhatian dari sisi insentif bagi para operator dan tenaga pendukung bagi para operator aplikasi SOLID, petugas Tagana dan Pendamping PKH. “Para operator aplikasi perlu diperhatikan dari sisi insentif nya, sebab verifikasi tidak bisa main-main dan perlu ketelitian dalam proses tersebut,” tambah dia.
Selain itu, bersama dengan bagian kesejah teraan rakyat (Kesra), komisi IV mendorong penambahan Insentif untuk 1000 orang guru ngaji dan isentif bagi Operator Aplikasi Sahabat.
Sementara di sektor pendidikan, ia tengah mengusulkan pembangunan gedung sekolah SMPN dan penambahan kelas di Kota Bogor. “Segera diperbaiki dan renovasi gedung-gedung sekolah yang sudah tidak layak sebagai prioritas,” tegasnya.