BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meresmikan Alun-alun di Jln. Kapten Muslihat pada Jum’at (17/12/2021). Pembangunan yang menelan anggaran sebesar Rp.13,6 Miliar itu dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Dalam peresmian tersebut, masyarakat terlihat antusias dengan hadirnya wisata taman untuk keluarga di tengah perkotaan.
Namun, berbeda halnya dengan yang disampaikan Ketua Komisariat Buruh & Kaum Miskin Kota, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kota Bogor, Guntur Simanjuntak, menurutnya peresmian ruang publik tersebut tidak membuatnya bangga sebagai warga Kota Bogor.
“Hal itu lantaran proses atau tahap-tahap pemindahan yang mengabaikan hak-hak masyarakat kecil pelaku UMKM dalam mencari nafkah,” jelasnya.
“Bagaimana tidak dengan merelokasi PKL ke tempt yang sepi pengunjung dan jarang dilalui calon pembeli,” tambah Guntur.
Hal itu, lanjut dia menjadi kekhawatiran para pelaku UMKM sebelum relokasi. “Kekhawatiran kami akhirnya jadi kenyataan, lokasi relokasi PKL sepi pembeli. Anggota paguyuban banyak yang bangkrut,” keluhnya.
“Secara prinsip saya kan mengapresiasi pembangunan seperti alun-alun sebagai ruang publik dan wisata keluarga. Tapi, dengan catatan, tidak mengabaikan hak-hak dari pelaku usaha dan sebagainya. Supaya mereka tidak kehilangan mata pencaharian, ” tuturnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Paguyuban PKL Taman Topi, Umar Sanusi, pihaknya mengaku kecewa setelah kurang lebih dua tahun direlokasi ke Jln. Nyi Raja Permas belum ada realisasi dari janji yang pernah disampaikan kepada para pelaku usaha.
“Alun-alun kota Bogor, telah mengorbankan kami (PKL), dengan bangganya Wali Kota dan Gubernur Jabar meresmikannya. Harusnya mereka berpikir berapa ratus perut yang mereka korbankan demi pembangunan ek Taman Ade Irma Suryani. Tidak sedikit juga yang gulung tikar karena sepi pembeli di lokasi yang baru,” cetusnya.
Uci, sapaan akrabnya, mengaku yakin dengan dibukanya Alun-alun Kota Bogor untuk menjadi destinasi wisata dan lokasi yang iconic tidak sesuai dengan harapan.
“Saya yakin, dengan dibangun dan diresmikannya alun-alun pasti keluar dari tujuan awal untuk menjadi tempat santai dan menjadi icon Bogor. Akan lebih banyak nilai negatifnya dan bisa disalah gunakan fungsinya,” kata Uci.
Sementara itu, Ketua Repdem Kota Bogor, Banu Lesmana Bagaskara, mengatakan pihaknya siap membantu mengadvokasi para pedagang yang merasa dirugikan akibat relokasi pembangunan Alun-alun Kota Bogor.
“Kami Repdem Kota Bogor siap melakukan advokasi terhadap PKL jika memang dirugikan akibat adanya relokasi karena pembangunan alun-alun oleh Pemerintah Kota Bogor,” ujar Banu.