BOGOR – Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor menjadi saksi lahirnya kebijakan yang pro rakyat. Dimana, pada Kamis (11/1), sebanyak 2500 siswa kurang mampu yang belum mendapat ijazah karena tidak bisa melunasi biaya pendidikan, mendapatkan bantuan biaya pelunasan pendidikan.
Program pelunasan biaya pendidikan ini merupakan inisiasi dari DPRD Kota Bogor yang dijalankan sejak 2021 dan dialokasikan untuk para siswa-siswi jenjang pendidikan SMP, MTs, SMA, SMK dan MA dengan menggunakan biaya yang bersumber dari APBD Kota Bogor.
Proses penyerahan ijazah dari pihak sekolah kepada para siswa, disaksikan langsung oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy dan jajaran anggota DPRD Kota Bogor.
Dalam sambutan Wali Kota Bogor, Bima Arya, ia menyampaikan bahwa program penebusan ijazah ini merupakan kerja keras dari seluruh anggota DPRD Kota Bogor yang terus memperjuangkan kebijakan yang bisa membantu warga Kota Bogor.
“Ini kerja kerasnya teman-teman dewan. Jadi saya mengapresiasi berterimakasih teman-teman dewan sudah bekerja begitu keras sehingga ijazah yang tertunda itu bisa kita bantu,” ungkap Bima.
Dilokasi yang sama, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, menyampaikan latar belakang dilahirkannya kebijakan ini. Ia mengaku, setelah dilantik 2019 silam, banyak warga yang mengeluhkan persoalan ijazah anak-anaknya yang tertahan di sekolah karena tidak mampu melunasi biaya pendidikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pada saat reses maupun kunjungan dewan ke tengah masyarakat.
Berangkat dari banyaknya kasus tersebut, DPRD Kota Bogor melalui Badan Anggaran (Banggar) menyusun program untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah melakukan rapat pembahasan berkali-kali dengan Pemerintah Kota Bogor, program yang digulirkan adalah bantuan pelunasan biaya pendidikan.
“Ini adalah tindak lanjut dari hasil reses DPRD dan dialog kami dengan warga di wilayah. Banyak yang menyampaikan permasalahan bahwa anaknya kesulitan melanjutkan sekolah atau mencari kerja karena belum mendapatkan ijazah. Bukan karena anaknya tidak lulus ujian, namun karena masih adanya biaya sekolah yang belum dibayarkan. Sehingga, Banggar berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan setelah melalui pembahasan dengan Pemerintah, kita alokasikan anggaran bantuan pelunasan biaya pendidikan ini khusus bagi warga yang tidak mampu,” jelas Atang.
Program bantuan pelunasan biaya pendidikan ini memiliki manfaat yang sangat banyak. Warga yang tidak memiliki ijazah tentu akan kesulitan dalam mencari kerja dan hal tersebut akan berdampak kepada meningkatnya angka pengangguran terbuka di Kota Bogor. Tentu hal tersebut harus bisa diatasi, terlebih pasca pandemi COVID-19, Kota Bogor ingin meningkatkan kembali sektor pembangunan dan perekonomian.
“Alhamdulillah ijazah yang mereka dapatkan adalah bentuk pengakuan dan penghargaan atas kerja kerasnya selama menempuh pendidikan. Bagi warga lulus SMA atau yang sederajat, ijazah ini juga sangat berguna untuk mencari pekerjaan sehingga membantu perekonomian keluarga. Ini tentu akan membantu Pemerintah mengatasi pengangguran. Semoga kami di DPRD Kota Bogor bisa terus melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Kebijakan yang memastikan kebutuhan dasar masyarakat Kota Bogor bisa terpenuhi,” tutup Atang.
Pengawalan Program
Mengetahui manfaat dari program ini yang berdampak luas terhadap perkembangan daerah dan kebutuhan masyarakat yang meningkat, pada tahun 2024 ini, DPRD Kota Bogor bersama Pemkot Bogor menaikkan anggaran program pelunasan biaya pendidikan sebanyak dua kali atau setara dengan Rp7,5 miliar. Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata mengatakan bahwa alokasi anggaran yang lebih besar diharapkan dapat bisa membantu lebih banyak warga yang belum mendapatkan ijazahnya.
“Alhamdulillah kuota tahun ini hampir dua kali lebih besar dibanding tahun 2021 dan 2022. Kita harapkan di tahun depan akan lebih besar lagi karena kebutuhan untuk Covid sudah selesai. Sehingga kita bisa fokus membantu masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak,” ungkap Dadang.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bogor yang membidangi masalah pendidikan, Ahmad Saeful Bahri mengatakan siap mengawal program ini tepat sasaran dan dijalankan dengan maksimal oleh Pemerintah. Dirinya mengatakan bahwa seringkali serapan anggaran oleh Pemerintah tidak maksimal. Untuk itu, komisi 4 DPRD akan terus memantau dan mengawasi program bantuan pelunasan biaya pendidikan ini.
“Kami akan awasi proses realisasi program ini. Keseriusan Dinas Pendidikan, Sekolah, dan pihak-pihak terkait. Kita ingin anggaran yang ada bisa maksimal membantu warga yang membutuhkan, tepat sasaran”, jelas Saeful.