BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya melayangkan protes kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan terkait tidak mendapat kelonggaran dalam kebijakan PPKM.
Ha itu dikarenakan masih tingginya angka pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit di Kota Bogor dan didominasi warga dari luar wilayah Kota Bogor.
“Indikator di kita itu semua membaik. Jadi saya protes ke Pak Dirjen, Kemendagri karena pasien asal Kabupaten Bogor yang dirawat di Kota Bogor dihitung juga. Kan gak bisa begitu,” ucap Bima Arya, Rabu (18/8/2021).
Dengan demikian, dirinya meminta pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi cara penghitungan pasien di rumah sakit. Hal ini agar tidak merugikan semua pihak terutama di sektor ekonomi.
Menurut Bima, dengan tidak mendapat pelonggaran dalam kebijakan PPKM dari pemerintah pusat itu, mal di Kota Bogor belum diperbolehkan buka. Operasional kafe, restoran, dan rumah makan masih dibatasi.
“Saya merasakan betul sebulan lebih mereka jualan, usaha semuanya susah. Tapi kan sekarang ini sudah membaik, kenapa tidak ada pelonggaran. Harusnya Kota Bogor level 3 dan menuju level 2,” jelasanya.
Umtuk itu, kata Bima pemulihan ekonomi di Kota Bogor harus segera dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang terpuruk akibat dampak PPKM. Bila tidak ditangani dengan cepat dirinya khawatir akan timbul masalah sosial.
“Sekarang ini kita harus fokus ke ekonomi dan harus menjadi agenda yang sangat serius karena bisa menjadi persoalan sosial dan lain-lain,” katanya
Bima berharap keberatan atas kebijakan tersebut dapat diterima dan dilakukan evaluasi secepatnya oleh pemerintah pusat.
“Bilangnya sih akan dievaluasi, timnya akan mempelajari dan mengevaluasi. Tapi saya belum dengar lagi kabarnya. Nanti sore akan ada pertemuan lagi dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan,” pungkasnya.