BOGOR – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengecek kesiapan pembukaan akses jalan sementara untuk kendaraan roda dua di Jalan Saleh Danasasmita yang mengalami longsor beberapa waktu lalu.
Pembangunan jalan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor dilaksanakan setelah adanya surat dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (BTP Bandung) yang memastikan bahwa jalur tersebut aman, karena perbaikan dan penanganan longsor dikerjakan oleh BTP Bandung.
Saat ini, akses jalan sementara yang dibangun sudah selesai pengaspalan tinggal dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan kenyamanan.
“Perkiraan saya 10 hari lagi. Yang penting itu bagaimana masyarakat bisa melintas dengan aman dan nyaman. Jadi saya minta ke dinas PUPR dan Permukiman, termasuk Dishub melengkapi gate rail, marka jalan, dan juga PJU,” ujarnya, Minggu (10/8/2025).
Nantinya, akses jalan sementara yang akan dibuka dua jalur ini hanya boleh dilalui kendaraan roda dua.
Sehingga Dedie Rachim menekankan agar dinas terkait memastikan tidak ada kendaraan roda empat yang melewati jalan tersebut dengan memasang patok pembatas.
Dedie Rachim menuturkan, bahwa pembangunan jalan sementara ini merupakan ikhtiar bersama dan kesabaran warga yang telah menunggu cukup lama, karena memang penanganan longsor ini tidaklah mudah.
“Insyaallah di bulan ini juga, setelah hari kemerdekaan, sekitar tanggal 18-19 sudah bisa dilalui, karena kalau dilihat dari penampilannya ini tinggal sedikit lagi, tapi kita harus bisa memastikan bahwa ini aman,” ujar Dedie Rachim.
Selanjutnya, untuk pembangunan trase baru, Pemkot Bogor juga sedang melakukan persiapan untuk pengadaan tanah dan persiapan teknis pembangunan dengan melalui semua proses dan aspek administrasi, persyaratan, dan kelengkapannya, sehingga bisa mendukung rencana tersebut.
Dalam kesempatan ini, Dedie Rachim juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Kota Bogor yang meninjau langsung lokasi Batutulis ini, sehingga bisa memahami situasi dan kondisi di lapangan dan sudah memberikan persetujuan anggaran untuk pembebasan lahan.
“Tinggal nanti kelengkapan anggaranya itu harus dipastikan bahwa semua proses berlangsung dengan aman, transparan, kemudian juga akuntabel, tidak ada hal- hal yang bisa menjadikan masalah di kemudian hari,” ujarnya.