BOGOR – Kasus stunting yang menerpa generasi muda rupanya belum bisa benar-benar lepas di Kota Bogor. Bahkan pada satu RW saja di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, diketahui ada 13 anak yang mengalami stunting.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin selepas turun langsung ke wilayah beberapa waktu lalu. Ia mengaku prihatin lantaran kasus tersebut masih saja ada lantaran dinilai belum ada treatmen atau tindakan yang berkelanjutan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
“Sebetulnya secara global belum tahu pasti jumlahnya. Tapi waktu saya ke satu RW itu saja sudah 13 orang kasus stuntung di Katulampa. Saya lihat kondisi ekonominya juga memang memprihatinkan. Persoalan ini nggak akan selesai kalau tidak ada treatment yang berkelanjutan dari pemerintah,” katanya.
Menurutnya, perhatian Pemkot Bogor dalam menyelesaikan persoalan stunting masih jauh dari harapan. Jangankan treatmen berkelanjutan, sambung dia, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dibutuhkan setiap bulan saja tidak rutin ada dari pemerintah.
“Warga perlu tahu bahwa posyandu hari ini, PMT yang diberikan untuk anak-anak itu hasil udunan (patungan, red) para kader hingga donatur yang ada di wilayah,” ujarnya.
Persoalan stunting ini, sambung dia, sangat tergantung pada political will atau kemauan politik dari pemerintah atau para pengambil kebijakan. Dalam hal ini Pemkot Bogor.
“Ini kembali kepada political will dari kepala daerah, dia concern atau tidak terhadap persoalan mendasar ini. Padahal dewan selalu teriak, saya selau teriak di aspirasi hingga reses. Selama itu belum tereralisasi, tentu kami akan terus teriak,” tegas wakil ketua DPC Gerindra Kota Bogor itu.
Jenal juga menyoroti kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam menyelesaikan persoalan stunting, meskipun masih dalam situasi pandemi Covid-19. Menurutnya, bagaimana mungkin bisa dalam satu RW saja ada 13 orang terkena stunting.
“Dinkes perlu peka, satu RW saja sudah ada 13 orang. Ini saya belum temukan di tempat lain. Ironi lah, masih di tengah kota, dekat dengan pusat pemerintahan, tapi kalau pemerintahnya nggak fokus dan aware, ya nggak ada pengaruh,” tegasnya.
“Jadi meskipun di tengah kota, saya rasa kasus akan terus ada kalau belum ada perubahan. Ini juga soal political will dan diingatkan terus oleh dewan. Tapi jangan juga jadi ‘aspirasi legend’. Disampaikan terus menerus tapi nggak terealisasi,” tuntas Jenal.