BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengikuti Rapat Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota terkait pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan asuransi ketenagakerjaan, serta pengawasan dan peningkatan kepatuhan pelaporan pajak penghasilan melalui Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).
Rakor berlangsung di Balai Kota Depok, Gedung Dibaleka II, Jalan Margonda, Kota Depok, Rabu (7/10/2026).
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian dalam rakor adalah penguatan pelayanan kesehatan, khususnya dalam penanganan pasien darurat akibat kecelakaan maupun korban kejahatan.
Menurut Dedie Rachim, pemerintah daerah bersama rumah sakit akan mengambil langkah agar pasien dalam kondisi darurat tetap mendapatkan penanganan medis awal meskipun terdapat persoalan administratif yang selama ini berpotensi menghambat pelayanan.
“Untuk pasien darurat akibat kecelakaan maupun korban kejahatan, kita sepakati ada langkah bersama antara pemerintah daerah dan rumah sakit. Dalam kondisi tertentu, pasien dimungkinkan mendapatkan penanganan kedaruratan terlebih dahulu,” kata Dedie Rachim.
Ia menegaskan, penanganan kondisi kegawatdaruratan harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis dapat segera memperoleh layanan.
Selain pelayanan kesehatan, rakor juga membahas sejumlah agenda lintas daerah yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik, termasuk pendidikan dan perlindungan melalui asuransi ketenagakerjaan.
Pembahasan lintas pemerintah daerah tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan program antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan kebijakan di daerah dapat berjalan lebih terkoordinasi.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah agenda di Kota Bogor pada November mendatang juga menjadi bagian dari pembahasan.
Dedie Rachim menyampaikan, terdapat beberapa kegiatan yang akan berlangsung di Kota Bogor, di antaranya peresmian trase baru Jalan Saleh Danasasmita, Batutulis dan penutupan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat.
“Bulan November nanti ada beberapa agenda di Kota Bogor, di antaranya peresmian jalan trase baru Saleh Danasasmita, Batutulis dan penutupan Porprov. Agenda tersebut juga akan dirangkai dengan rapat koordinasi untuk membahas rencana program BRT Provinsi,” ujar Dedie Rachim.
Menurutnya, rencana Bus Rapid Transit (BRT) Provinsi menjadi salah satu pembahasan penting, karena konsepnya diarahkan untuk memperkuat konektivitas transportasi antardaerah. Rencana tersebut mencakup konektivitas wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor hingga Kota Depok, serta wilayah lain yang akan menjadi bagian dari pengembangan jaringan transportasi publik di Jawa Barat.
“Rencana BRT ini diharapkan dapat menghubungkan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, sampai Depok, di samping wilayah lainnya. Karena itu, koordinasi antardaerah menjadi penting agar perencanaannya dapat berjalan terintegrasi,” katanya.
Pemkot Bogor, lanjut Dedie Rachim, akan terus mengikuti pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah lainnya untuk memastikan berbagai program lintas wilayah dapat diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat.
Koordinasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun pelayanan publik yang terintegrasi, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan tenaga kerja, perpajakan maupun transportasi.