BOGOR – Gerai terbaru Mie Gacoan yang berlokasi di simpang NV Sidik (Jalan Pahlawan) akhirnya beroperasi. Hal itu menjadi sorotan ketegasan Pemerintah Kota Bogor dibawah kepemimpinan Pj Walikota Bogor, Hery Antasari. Outlet kuliner mie pedas tersebut diketahui belum mengantungi sejumlah perizinan, termasuk izin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), sejak Jumat (31/5/2024) lalu.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor, Atep Budiman mengatakan hingga Kamis (30/5/2024) sehari sebelum pembukaan gerai, pihak Mie Gacoan baru memasukkan berkas persyaratan untuk pengurusan izin.
“Perizinan itu ada beberapa tahapan. Tahapan awal pemohon harus mengurus KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. KKPR menggantikan izin lokasi,” kata Atep, kemarin.
Selain itu kata Atep, KKPR bukanlah izin mendirikan bangunan (IMB) atau yang sekarang disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ia mengaku banyak pemilik usaha yang menganggap bahwa KKPR sudah merupakan izin untuk membangun.
“Mie Gacoan di simpang NV Sidik berada di jalan provinsi, sehingga beberapa surat rekomendasi dikeluarkan oleh instansi di provinsi Jawa Barat. Sampai saat ini, lokasi tersebut belum memiliki IMB/PBG,” tambah Atep.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Rena Da Frina, mengaku telah melayangkan surat kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor bernomor 500.12.5.4/401-PRB tertanggal 6 Mei 2024 yang isinya meminta Satpol PP Kota Bogor menertibkan bangunan tak berizin Mie Gacoan yang berada di Jalan Batutulis No. 159, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan.
Surat tersebut dikirim setelah sebelumnya PUPR sebagai pengawas perizinan telah mengirimkan surat teguran I nomor 640/365-PRB tanggal 29 April 2024 kepada pemilik/pengelola bangunan Mie Gacoan terkait pelanggaran bangunan tidak berizin di lokasi tersebut, namun pihak pengelola tidak menggubris teguran tersebut.
“Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pemilik/pengelola bangunan tidak mengindahkan teguran kami,” kata Rena seperti dikutip dalam surat tersebut.
Sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan, serta PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, PUPR meminta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor sebagai institusi penegak Peraturan Daerah Kota Bogor untuk menindaklanjuti teguran tersebut dengan penegakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.