Barayanews.co.id – Untuk memaksimalkan potensi Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar rapat koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Bogor dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Hotel Onih, Kecamatan Bogor Tengah pada Senin (29/3/2021) siang.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, tata kelola pemerintahan terutama harus disempurnakan dengan pemanfaatan teknologi informasi atau digitalisasi. Yang akan disampaikan nanti dalam forum ini, bagaimana semua mendukung langkah langkah yang diambil pemerintah.
“Ya, karena biar bagaimana pun juga anggaran pemerintah itu salah satunya diperoleh dari kerja kerja para notaris, BPAT, PPAT dan lainnya sehingga kamk bisa melangsungkan kegiatan pembangunan kedepan,” tuturnya.
Ia melanjutkan, kesempatan ini pula dirinya ingin sampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh peserta khususnya para notaris PPAT yang berkontribusi ke Kota Bogor, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor tahun sebelumnya target sekitar Rp2,7 triliun tahun 2019 sebelum pandemi.
“Tetapi ada koreksi cukup banyak pasca kita masuk ke Pandemi Covid-19 Kota Bogor tahun 2020 ada seperti refocusing dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah dari PBB dan BPHTB menggeser pendapatan utama Kota Bogor dari biasanya sektor jasa, perhotelan, kuliner menjadi pendapatan pertama Kota Bogor. Hampir 50 persen pendapatan yang kami peroleh dari kerja-kerja yang dicapai peserta yang hadir disini,” tambahnya.
Dedie menjelaskan, berbicara Kota Bogor, ini ibukota secara de facto, karena Presiden Republik Indonesia (RI) tinggal disini. Para menteri rapat di Bogor, tamu negara disambut di Bogor. Jadi memang Kota Bogor ini harus sedikit berbeda. Pertama mengakselerasi pembangunan, namun anggarannya cukup tinggi.
“Oleh karena itu, kedepan kita masih mengharapkan banyak dari kerja kerja dari koordinasi antara PPAT, BPN bersama Bapenda Kota Bogor. Kami ingin kontribusi lebih tinggi sesuai dengan nilai transaksi,” jelasnya.
Dedie menegaskan, Kota Bogor PR-nya masih banyak, ada dua proyek strategis nasional yakni pembangunan LRT Cibubur-Cimanggis-Bogor, kedua pembangunan double track Bogor-Cianjur-Sukabumi-Padalarang-Yogyakarta. Tentu dengan langkah langkah yang diambil pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
“Ini akan membantu berkembangnya wilayah sehingga menjadi potensi pengembangan bisnis dan usaha di Kota Bogor,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana memaparkan, pihaknya dari tahun ke tahun mendapatkan satu amanah untuk bisa terus menerus meningkatkan pembangunan baik secara fisik maupun pembangunan untuk manusia yang ada di Kota Bogor. Pembangunan itu sendiri tentunya memerlukan dana agar bisa terlaksana sebagaimana dituangkan RPJMD.
“Salah satu pendapatan yang paling utama pajak daerah Kota Bogor di era Pandemi Covid-19 ini adalah pendapatan dari BPHTB. Tahun ini kami ditargetkan sebesar Rp165 miliar, lebih besar dari tahun yang lalu dan alhamdulillah tahun yang lalu juga bisa melampaui target yang ditentukan setelah adanya refocusing dari target itu sendiri. Beban dan tanggung jawab kami di bapenda dalam rangka mengamankan target penerimaan tersebut tentunya tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada sinergi dengan pihak-pihak yang memang terkait dengan pengolahan BPHTB,” pungkasnya.