BOGOR – Bank Indonesia Jawa Barat bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar High Level Meeting (HLM) untuk membahas berbagai isu strategis dalam mendorong pemulihan ekonomi melalui percepatan digitalisasi dan pengendalian inflasi di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Selasa (28/9/2021).
“Kami dari BI, BJB dan Pemprov Jabar 100 persen mensupport pengembangan ekonomi daerah, khususnya di Kota Bogor,” ujar Deputi Kepala Perwakilan BI Jawa Barat, Ameriza M. Moesa.
Ameriza mengatakan, pihaknya mendukung dengan memberikan beberapa rekomendasi kepada Kota Bogor. Rekomendasi ini mencakup pada pemulihan ekonomi dengan pemanfaatan ekonomi digital dan perluasan serta percepatan digitalisasi daerah. Sebut saja rekomendasi dari sisi sektor manufaktur, sektor konstruksi, sektor pariwisata, pengendalian inflasi, kestabilan harga, dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
“Terkhusus digitalisasi daerah kami tidak hanya mensupport di lingkungan Pemkot Bogor, tapi kami ingin digitalisasi menyeluruh baik di masyarakat maupun perekonomian sektor ril. Alhamdulillah pak wali telah memberikan komitmen atas masukan ini dan akan ditindaklanjuti bersama dalam wadah TPID dan TP2DD. Mudah-mudahan hasil dari HLM bisa menjadi acuan dalam perumusan kebijakan jangka menengah Kota Bogor,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, Pemkot Bogor berterima kasih atas empat penghargaan yang diberikan BI. Penghargaan rangking 1 ETPD se-Jawa Barat yang telah mengimplementasikan elektronifikasi di sisi belanja sebesar 100%, penghargaan Apresiasi Jawara Ekonomi Digital Jawa Barat (AJEG JABAR) 2021 sebagai Kota terbaik pertama dalam implementasi ETPD, penghargaan terbaik ketiga dalam digitalisasi ekonomi daerah dan penghargaan Program Inflasi Unggul Juara Lahir Batin (PINUNJUL) 2021 sebagai Kota terbaik keempat.
“Ini tidak terlepas dari koordinasi kami dengan BI yang selalu memberikan rekomendasi pengendalian inflasi ekonomi juga pemulihan ekonomi,” ujar Bima Arya.
Bima Arya menuturkan, data-data ekonomi di Kota Bogor menunjukkan arah yang sangat baik, yakni diatas rata-rata dan yang paling menggembirakan kredit sudah mulai pulih seperti sebelum Pandemi Covid-19. Ini artinya roda ekonomi sudah berjalan, sudah terjadi ekonomi recovery dan menuju economy rebound.
Menurutnya, ada tiga fase di Pandemi ini. Fase penyelamatan sudah dilakukan sejak awal pandemi seperti adanya refocusing, bantuan tunai, bansos. Sekarang setelah pemulihan ekonomi, Kota Bogor menuju ke percepatan ekonomi. Semua diseimbangkan dengan protokol kesehatan. Vaksinasi di genjot dan sudah 82 persen. Targetnya agar bisa mengakselerasikan ekonomi,
“Kita bidik terus bukan saja transaksi pembayaran cashless yang sudah ada 19 kanal, tapi dalam banyak hal. Ke depan akan berkolaborasi untuk menyiapkan digitalisasi ekonomi dalam kegiatan yang sedang berjalan dan akan berjalan, seperti tahun ini konversi angkot menjadi bus trans pakuan, pasar yang akan diresmikan semua mengarah ke digitalisasi ekonomi. Target kita menjadi salah satu kota terbaik di Indonesia untuk digitalisasi ekonomi dengan bimbingan dan supervisi BI,” pungkasnya. (fla/adit/arvan)
Berikut daftar rekomendasi BI untuk Pemkot Bogor
Sektor manufaktur :
1. Mendukung pengembangan industri kreatif, termasuk industri berbasis media digital melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung
2. Menunda kenaikan UMK, keringanan tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk membantu mempertahankan cash flow, serta implementasi transaksi pembayaran non tunai.
Sektor konstruksi :
1. Pembangunan proyek infrastruktur, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berdampak besar bagi ekonomi rakyat dan pemulihan ekonomi
2. Menjaga dan meningkatkan iklim investasi sektor konstruksi dengan menerapkan sistem Online Single Submission (OSS)
3. Mempermudah proses perizinan sekaligus menyelesaikan kendala penetapan izin zonasi. Sementara itu, untuk memulihkan
Sektor pariwisata :
1. Pembukaan kembali wahana tujuan wisata berbasis alam, budaya, agro, olahraga terpadu dan produk kreatif; hotel dan restoran; serta UMKM produk kreatif dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Rekomendasi kestabilan harga :
1. optimalisasi pasar murah bersinergi dengan Toko Tani Indonesia Center, Sistem Resi Gudang (SRG), dan Bulog melalui Toko Pangan Kita/Rumah Pangan Kita
2. Peningkatan produktivitas pangan seperti melalui penguatan infrastruktur irigasi untuk mendukung intensifikasi dan ekstenfikasi komoditas pangan maupun komoditas unggulan
3. Percepatan realisasi APBD terkait infrastruktur pertanian
4. Pelaksanaan Kerja sama Antar Daerah (KAD) terkait komoditas pangan strategis yang didukung dengan ketersediaan data neraca pangan
5. Keterlibatan BUMD Pangan/Bumdes untuk mendukung program SRG, KAD, serta peningkatan akses pasar
6. Optimalisasi data dan informasi mengenai harga pangan tingkat eceran maupun produsen pada aplikasi SILINDA Jawa Barat yang diikuti dengan penguatan sinergi dan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Rekomendasi ETPD :
1. perluasan ETPD pada retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) dan Tempat Rekreasi
2. Optimalisasi implementasi ETPD dengan percepatan perluasan kanal pembayaran digital untuk PBB dan optimalisasi pemanfaatan Alat Perekam Transaksi (tapping box) antara lain dengan memberikan insentif pajak kepada wajib pajak yang memasang tapping box
3. Pemanfaatan QRIS untuk pembayaran retribusi antara lain pelayanan persampahan/kebersihan; pemakaman; parkir; pelayanan pasar dan pertokoan
4. Mendorong potensi UMKM onboarding dan penyaluran digital financing
5. Memperkuat aspek keamanan informasi melalui penguatan tata kelola, manajemen risiko, kerangka kerja, manajemen aset dan teknologi informasi sebagaimana dimonitor oleh survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan/atau Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Rekomendasi pengendalian inflasi :
1. Memfasilitasi pasar murah online yang juga merupakan program strategis pengendalian inflasi di Jawa Barat
2. Pengembangan berkelanjutan aplikasi SILINDA tidak hanya meng-update perkembangan harga kebutuhan pokok, tetapi juga menginformasikan potensi produksi dan pasokan pangan strategis sehingga terdapat integrasi aspek produksi, distribusi, perdagangan, dan manajemen stok
3. Mengupayakan berbagai langkah digitalisasi yang inovatif untuk mendukung implementasi RPJMD Jawa Barat 2018 – 2023, antara lain melalui e-logistic Jabar, Digital Farming, Petani Milenial, dan kolaborasi dengan e-commerce.