BOGOR – Fasilitas Kartu Indonesia Sehat – Penerima Bantuan Iuran (KIS – PBI) yang diberikan pemerintah nyatanya tidak dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat. Pasalnya, salah seorang warga Kota Bogor terkendala dengan jaminan kesehatan tersebut.
Diakui Nuryati, warga Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Kepada wartawan, ia mengaku kartu KIS – PBI yang dimilikinya dalam status tidak aktif.
“Kartunya (KIS-PBI) tidak aktif, saya diarahkan ke kantor BPJS, pas sudah sampai sana hanya melayani yang mandiri, saya ke kelurahan lagi, kemudian dikasih link buat cek status, tapi pelayanan BPJS khususnya PBI sedang mengalami gangguan,” jelas Nuryati.
Nuryati yang tengah hamil 5 bulan mengaku khawatir dengan kondisi seperti ini. “Saya takut pas saya mau persalinan, kartu KISnya belum aktif sementara sistemnya belum selesai diperbaiki. Jadi saya mau urus-urus ini dari awal biar ga ribet nantinya,” jelasnya.
Diakui Nuryati, di usianya yang menginjak 41 tahun sangat rentan menghadapi proses persalinan. “Ditambah yang dikhawatirkan di usia saya yang udah 40an rentan untuk melahirkan normal, jadi kalau caesar saya ngga terlalu bingung soal biaya karena KIS-PBI nya aktif,”
Terkait hal itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, Fahrudin mengatakan sistem untuk mengakses KIS-PBI sudah diganti dengan aplikasi lain.
“Aplikasinya aja yang diganti, yang lainnya tetap,” kata dia.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya kesal dengan lemahnya pelayanan di bidang kesehatan.
“Ini sangat merugikan masyarakat, saat akan digunakan yang sifatnya darurat, kartu kis-pbi nya malah tidak aktif. Kalaupun aplikasinya diganti, kenapa tidak disosialisasikan?,” beber politisi PDI Perjuangan itu.
“Terus kalau web service rusak yang mau pake kartu harus nunggu betul dulu? Mau sampai kapan? Ini menjadi kerugian bagi masyarakat peserta KIS-PBI,” ketus dia.
Ia mengatakan, seharusnya ada solusi ketika sistem mengalami gangguan. “Ini jangankan sekedar diaktifkan yang daftar baru tidak bisa dilayani, jika memang rusak harusnya ada solusi, agar pelayanan tetap berjalan. Dalam posisi sulit seperti sekarang harusnya memberi pelayanan yg mudah dan cepat. Kerusakan seharusnya segera diperbaiki,” bebernya.
Seharusnya, lanjut dia, apa yang sudah diberikan pemerintah dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat ketika dibutuhkan terlebih dalam sektor kesehatan.
Terlebih ia terheran lantaran Kartu KIS-PBI yang tidak aktif. “Biasanya yang ga aktif yang mandiri karena ada tunggakan, Nah, kalau yang PBI tidak aktif lebih aneh lagi, seharusnya tidak ada alasan tidak aktif karena sudah dibayarkan dan dianggarkan setiap tahun oleh APBD,” jelasnya.
“Secara akal sehat kalau PBI tidak aktif apa kendalanya? Jadi pertanyaannya tidak bayarkan iurannya? Jika masyarakat peserta KIS-PBI dalam kondisi darurat di RS masa sih harus bayar dengan status pasien umum!,” tambah dia.
Kata Atty, kejadian ini menunjukan bahwa Dinas terkait tidak peka dan bergerak cepat dalam melakukan perbaikan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Ini benar-benar sangat merugikan masyarakat dan menunjukan dinas terkait tidak peka pada persoalan ini tidak gercep melakukan perbaikan dan langkah-langka kemudahan bagi masyarkat,” tandasnya.
Sementara, Kepala BPJS Kota Bogor, Fahrurozi mengungkapkan bahwa proses maintenance untuk keamanan data peserta masih belum selesai, hal itu merupakan bentuk antisipasi BPJS untuk menjaga kebocoran data peserta.
“Karena sistem solid Dinsos Kota Bogor langsung masuk mengakses ke database tersebut. Sedanh kita kejar kapan estimasi waktu selesai nya,”
Ia melanjutkan, solusi sementara sudah disampaikan ke Dinsos Kota Bogor. “Untuk sementara melakukan pendaftaran secara manual sampai sistem bisa diakses kembali. Siang ini dinsos rumuskan langkah-lanhkahnya,” jelasnya lewat pesan singkat whatsapp.