BOGOR – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mendampingi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meninjau area Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah (Bakorwil) I di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, Senin (14/4/2025).
Dedie Rachim mengatakan, dalam kunjungan tersebut Gubernur Jawa Barat memberikan nama baru untuk Bakorwil Bogor, yaitu Gedung Pakuan Pajajaran.
“Kalau di Bandung namanya Gedung Pakuan, di Bogor ditambahkan ‘Pajajaran’. Ini menunjukkan hubungan emosional dan historis yang kuat antara Bogor dan Kerajaan Pajajaran, sehingga menurut beliau, Bogor memang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari Pemprov Jawa Barat,” ucap Dedie Rachim.
Terkait penggunaan Gedung Bakorwil sebagai kantor orang nomor satu di Jawa Barat, Dedie Rachim menilai bahwa secara fisik bangunan sudah tersedia, namun belum ditunjang fasilitas perkantoran yang memadai.
Karena itu, Gubernur Jawa Barat meminta agar gedung ini bisa segera dijadikan tempatnya berkantor.
Analis Kebijakan Ahli Utama di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat, Raden Iip Hidayat, mengatakan bahwa gedung yang semula bernama Bakorwil dan kini menjadi Gedung Pakuan Pajajaran merupakan salah satu kantor yang akan digunakan oleh Dedi Mulyadi.
“Karena beliau nantinya akan berkantor di lima lokasi, di Bandung, Bogor, Purwakarta, Cirebon, dan Garut. Ini adalah bekas kantor-kantor karesidenan pada zaman dulu,” ucapnya.
Saat ini, kantor tersebut masih dalam proses penataan, karena tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Saat ini ada pembicaraan mengenai bagaimana gedung ini bisa difungsikan, termasuk penataan ruangan. Tadi, seperti yang disampaikan, ada kemungkinan pagarnya atau tembok di luar bangunan yang dekat Samsat dibuka agar menyatu antara pelayanan dan kantor gubernur,” ucapnya.
Untuk ruang berkantor Gubernur Jawa Barat yang nantinya akan berada di lantai dua, saat ini masih dalam tahap konsepsi oleh Biro Umum Provinsi Jawa Barat.
“Sedang merencanakan penataannya. Mungkin bulan depan atau pekan depan penataan ini sudah bisa dimulai. Pak Gubernur sudah memberikan arahan agar setiap kantor ini bisa dijadikan tempat pelayanan yang dekat dengan masyarakat.” tutur Raden Iip Hidayat.
Namun, mengenai bangunan, ruangannya tidak bisa diubah karena gedung ini merupakan cagar budaya.
Rencananya penataan kantor akan berlangsung selama dua hingga tiga bulan. Setelah itu akan langsung ditempati.
Nantinya, selama satu atau dua minggu sekali, Dedi Mulyadi akan bergiliran berkantor di lima daerah tersebut.