BOGOR – Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) Setda Kota Bogor mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi kinerja keuangan dan realisasi output/fisik triwulan kedua di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kamis, (18/07/2024). Rapat ini dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bogor untuk berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi untuk mencari solusinya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asperbang) Setda Kota Bogor, Hanafi, menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan tahun anggaran 2024 semester satu, terutama dalam hal persiapan ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah dianggarkan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menganggarkan kegiatan baik yang sifatnya fisik maupun operasional.
“Pada semester pertama ini, kami mengevaluasi kondisi penyerapannya. Harapan kami, penyerapan bisa maksimal. Tahun ini, penyerapannya 40 persen lebih bagus dari tahun 2023. Namun, tentu ada kendala-kendala yang dihadapi oleh PPTK, PTPK, dan pengguna anggaran,” ungkap Hanafi.
Hanafi melanjutkan bahwa meskipun anggaran sudah teralokasikan, pelaksanaan terkadang terkendala oleh perbedaan persepsi. Selain itu, percepatan kegiatan juga disampaikan dalam rapat ini.
“Kami memiliki aplikasi Siabang, di mana kegiatan dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut agar termonitor. Harapannya, ketika akhir tahun anggaran yang direncanakan di APBD dapat terlaksana dengan baik,” jelasnya.
Hanafi menambahkan bahwa perubahan anggaran tahun ini berbeda karena adanya pergantian anggota DPRD pada 20 Agustus 2024. Oleh karena itu, perlu ada komunikasi politik dengan DPRD agar tahapan perubahan anggaran dapat disusun dan disetujui sebelum pergantian anggota DPRD.
“Di Agustus, kami berharap selesai dengan persetujuan DPRD periode baru. Rapat evaluasi ini untuk mengingatkan rekan-rekan mengenai hambatan yang dihadapi sehingga tidak terlaksana sesuai timeline yang ditetapkan,” tambah Hanafi.
Hanafi menekankan bahwa PPK harus merencanakan pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dengan baik, agar ada kemajuan dari tahun ke tahun. Penyusunan anggaran harus dikomunikasikan per triwulan untuk mendiskusikan kendala yang dihadapi oleh SKPD.
“Kami adalah tim, sumber anggaran yang diterima dalam bentuk APBD bukan hanya dari PAD, tapi juga dari pusat dan provinsi. Jangan sampai bantuan dari pusat dan provinsi tidak terlaksana dengan baik karena alasan teknis,” pungkasnya.
Kabag Adbang Setda Kota Bogor, Lia Kania Dewi, memaparkan bahwa tahun ini Banprov Kota Bogor mendapatkan dana sebesar Rp39 miliar, sementara DAK dari Pemerintah Pusat sebesar Rp48 miliar. Pelaksanaan kegiatan sebagian besar on the track meskipun ada beberapa yang masih dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Evaluasi dilakukan untuk memitigasi masalah yang mungkin terjadi dan memberikan solusi agar pelaksanaan tahun 2024 optimal,” ungkap Lia.
Lia menjelaskan bahwa hingga semester satu, realisasi output sudah mencapai 42,76 persen, lebih baik dibanding tahun 2023 yang mencapai 36,23 persen. Penyerapan anggaran tertinggi dicapai oleh Bakesbangpol dengan 75,62 persen, Dispora 71,34 persen, dan Disdukcapil 62,97 persen.
“Realisasi anggaran Kesbang cukup tinggi mengingat pendanaan hibah untuk penyelenggaraan tahapan Pilkada,” tutup Lia.