BOGOR – Komisi III DPRD Kota Bogor, telah selesai melakukan pembahasan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor untuk tahun anggaran 2021. Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto secara tegas meminta agar di tahun 2022 ini, Pemerintah Kota Bogor lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dari sektor pembangunan.
Sebab, berdasarkan LKPJ yang diterima olehnya, program RTLH dinilai belum maksimal dan pembangunan infrastruktur masih belum berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Kami melihat program yang sudah dijalankan ini hanya untuk pencitraan saja, bukan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Makanya kami minta agar pembangunan yang ada di Kota Bogor mulai diratakan di berbagai wilayah, tidak hanya di pusat kota,” kata Iwan, Senin (11/4).
Selain itu, Iwan juga mengaku Komisi III DPRD Kota Bogor, menyoroti perihal pengembangan aplikasi Sosial Integrasi Data (Solid) dan Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu (Sahabat). Iwan menekankan kepada Diskominfo Kota Bogor, untuk meningkatkan kinerja aplikasi tersebut.
Sebab, berdasarkan laporan yang ia terima dari masyarakat, aplikasi tersebut masih bermasalah dalam hal pendataan dan verifikasi data pencairan serta pendaftaraan program RTLH.
“Pemkot Bogor jangan hanya membuat aplikasi saja lalu lepas tangan. Saya meminta agar aplikasi ini bisa dikembangkan agar masyarakat yang menerima manfaat bisa merasakaan kehadiran aplikasi tersebut,” tegas Iwan.
Untuk itu, hasil rapat pembahasan LKPJ ini, disebutkan oleh Iwan akan dibuat menjadi rekomendasi komisi III dan nantinya akan diserahkan kepada tim Pansus LKPJ agar bisa dirumuskan menjadi rekomendasi bersama DPRD Kota Bogor.