BOGOR – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 pada Selasa 7 April 2026.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Ahmad Aswandi, ini dihadiri oleh sejumlah anggota Pansus lainnya, yakni Karnain Asyhar, Jatirin, Angga Alan Surawijaya, Heri Cahyono, Iwan Setiawan, Achmad Rifki Alaydrus, dan Banu Lesmana Bagaskara.
Fokus utama pertemuan ini adalah mengevaluasi sejauh mana realisasi anggaran tahun 2025 memberikan dampak konkret bagi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Anggota Pansus LKPJ, Karnain Asyhar, memberikan catatan terhadap laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Bogor.
Meski secara administratif menunjukkan tren positif, Karnain menegaskan bahwa keberhasilan statistik harus diuji dengan realita di lapangan.
Ia memaparkan bahwa LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 79,75, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
”Secara angka makro, kinerja ini patut diapresiasi sebagai sinyal pemulihan dan stabilitas pembangunan daerah. Namun demikian, keberhasilan statistik ini perlu diuji lebih dalam sejauh mana capaian tersebut benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok rentan di tingkat bawah,” ujar Karnain.
Selain angka pertumbuhan, Pansus menyoroti aspek kualitas belanja daerah. Diketahui bahwa realisasi anggaran Pemerintah Kota Bogor pada 2025 mencapai lebih dari 95 persen dengan peningkatan pendapatan daerah yang signifikan.
Karnain mempertanyakan apakah besarnya belanja tersebut sudah tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Ia menegaskan bahwa peningkatan anggaran seharusnya berbanding lurus dengan hilangnya persoalan klasik di Kota Hujan.
”Peningkatan anggaran seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas infrastruktur, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Jika masih ditemukan persoalan klasik seperti kemacetan dan pelayanan kesehatan yang belum merata, maka efektivitas program prioritas perlu dievaluasi secara serius,” tegasnya.
Pansus LKPJ berharap laporan tahun ini tidak hanya menjadi rutinitas administratif semata. DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk memberikan rekomendasi tajam guna memastikan arah pembangunan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar mengejar penghargaan.
”Banyaknya penghargaan yang diraih pemerintah daerah tidak boleh menjadi tolok ukur tunggal keberhasilan, melainkan harus diiringi dengan indikator kepuasan publik dan keadilan pembangunan,” tutup Karnain.
Sebagai informasi rapat kerja ini merupakan rangkaian awal dari tugas Pansus LKPJ sebelum nantinya DPRD Kota Bogor mengeluarkan rekomendasi resmi sebagai bahan perbaikan kinerja Pemerintah Kota Bogor ke depan.