Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengusulkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk membangun Terminal Tipe A di simpang Ciawi sebagai salah satu opsi penanganan kemacetan.
Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, di simpang Ciawi ini memang seperti daerah ‘tidak bertuan’ yang sudah sangat lama sekali kompleks dan semrawut. Momentum ini menjadi langkah signifikan tidak saja jangka pendek tapi juga jangka panjang untuk membangun terminal tipe A yang terintegrasi.
“Apa yang kita lakukan memang tidak hanya mengurai lalu lintas atau beautifikasi, harus beyond beautifikasi, karena ada potensi bangkitan ekonomi di sana, baik kota (Bogor), kabupaten (Bogor) maupun pusat,” kata Bima Arya saat rapat tindak lanjut penanganan simpang Ciawi di ruang rapat Singosari, Kemenhub, Jakarta, Jumat (4/3/2022).
Namun diakuinya, Pemkot Bogor berencana membangun terminal batas kota. Hal ini sejalan dengan program transportasi dalam mempercepat konversi angkot. Sebab, target di tahun 2024 angkot di pusat kota hilang. Oleh karena itu sangat diperlukan pengaturan lintas batas wilayah angkutan antar kota.
“Kalau ada terminal batas kota akan sangat membantu kita untuk mengatasi kepadatan arus masuk dari angkot-angkot antar wilayah. Ada tiga jurusan disitu, kurang lebih 1.500 angkot. Sementara di Kota Bogor dari 3.000 lebih angkot sudah jauh berkurang,” sebutnya.
Tentunya kata dia, pembangunan terminal batas kota ini bisa dikembangkan opsi lain, karena di simpang Ciawi tidak hanya untuk keperluan angkot saja, tetapi ada kebutuhan atau perhatian berbagai moda disitu, seperti bus AKAP.
“Supaya bisa sinkron kita arahkan ke pembangunan terminal Tipe A di Ciawi, karena disitu semrawut. Jadi kemungkinan membangun terminal tipe A bisa jadi satu prioritas utama disitu,” jelasnya.
Menurutnya rencana ini bisa jadi satu opsi solusi, karena selama ini terminal Baranangsiang agak terhambat karena kesimbangan pelayanan transportasi dan komersial yang belum terselesaikan.
“Kalau terminal tipe A ini geser ke Ciawi kita beri keleluasaan dengan konsep TOD, sejalan integrasi dengan LRT dan Trem di Baranangsiang, sangat memungkinkan untuk membantu percepatan Baranangsiang di sana. Bagi kami (Kota Bogor) akan sangat membantu mengurangi mobilitas di pusat kota maupun masuk ke kota,” tuturnya.
“Ada tiga (lahan) yang memungkinkan kita bangun. Paling kecil lahan Jasa Marga ada 1.100 meter, memang sulit kalau tipe A disitu. Ada juga lahan 7.000 meter dan lahan 2,1 hektar. Dua opsi (lahan) itu bisa menjadi terminal,” kata Bima Arya.
Di sisi lain Bima Arya menyatakan, untuk anggaran pembangunannya, termasuk pembebasan lahan agak sulit dibiayai APBD Kota Bogor, karena sisa masa jabatan dan masih ada program prioritas lain yang harus dituntaskan.
“Kami sangat mendukung kalau terminal tipe A di bangun di situ,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Bogor, Ade Yasin mengakui persoalan di Ciawi itu sudah lama dan pihaknya terus berupaya menata tentunya bersinergi dengan Kota Bogor dan pemerintah pusat.
“Kami Kabupaten Bogor kalaupun memang sekiranya lebih penting di kota (Bogor) silahkan, walaupun kami ada lahan juga seluas 90 meter di lahan belakang pasar Ciawi. Jika dibangun memang akan crowded,” ujarnya.
Plt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Budi Setiyadi menyatakan, akan membantu berkomunikasi dengan pihak swasta, termasuk dengan pihak BUMN agar bisa membantu membangun terminal tipe A terintegrasi dengan pusat komersil seperti, misalnya hotel dan pasar jika ada kendala keterbatasan APBD.
“Nanti akan saya sampaikan ke Pak Menteri masalah pembebasan lahan tidak memungkinkan (APBD). Tapi menurut saya pusat bisa saja, seperti pembangunan Flyover di Brebes. Saran saya Pak Bima dan Bu Ade bertemu dengan pak menteri didampingi saya, bahkan dengan menteri PUPR,” kata Budi yang juga menjabat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub.