BOGOR – Kebijakan PPKM Darurat telah dilaksanakan sejak Sabtu (3/7) lalu. Untuk memastikan kesiapan dalam pelaksanaannya, Komisi IV DPRD Kota Bogor pun melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke posko logistik Pemkot Bogor di Gedung Wanita, Jalan Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Rabu (7/7).
Sidak yang dipimpin Ketua Komisi 4 Said Muhamad Mohan bersama Rifki Alaydrus, Endah purwanti, dan Anna Mariam Fadilah, untuk mengecek dan mengetahui langsung kesiagaan posko serta jumlah stok logistik Sembako bagi warga Isolasi Mandiri (Isoman) dan terdampak PPKM Mikro Darurat.
“Kami dari Komisi 4 datang ke posko logistik untuk mengecek dan melihat stok sembako bagi warga. Alhamdulilah stok logistik siap dan tinggal di distribusikan bagi warga yang sedang Isoman maupun warga tidak mampu yang terdampak PPKM Mikro Darurat,” ucap Ketua Komisi IV Said Muhamad Mohan.
Pihak Komisi 4 juga mengapresiasi para pelaku usaha swasta di Kota Bogor yang sudah memberikan sumbangan bantuan logistik kepada Pemkot Bogor.
“Kami apresiasi bantuan-bantuan yang diberikan pengusaha swasta di Kota Bogor, sehingga bantuan sembako cukup banyak dan tinggal di distribusikan ke warga,” ujarnya.
Terkait masalah distribusi bantuan, Mohan menjelaskan bahwa proses Alur untuk mendapatkan logistik sembako melalui Kelurahan yang kemudian mengajukan ke posko logistik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya usulan Kelurahan yang bisa dibantu oleh posko logistik.
Mekanismenya dari masyarakat melalui RT atau RW, kemudian mengajukan ke Kelurahan untuk kebutuhan sembako bagi warga Isoman. Lalu pihak Kelurahan mengajukan surat resmi ke posko logistik. Termasuk masyarakat tidak mampu yang terkena PPKM tetapi terdampak langsung, boleh mengusulkan bisa juga mengajukan ke Kelurahan supaya mendapatkan logistik sembako.
“Kami mengimbau kepada para Camat dan Lurah untuk segera mengindentifikasi warga yang isoman dan warga tidak mampu tapi terdampak langsung PPKM Mikro Darurat. Segera ajukan data warganya, agar sembako bisa di distribusikan. Posko logistik menunggu pengajuan surat dari Kelurahan,” terangnya.
Komisi IV juga turut mengecek kesiapan di Kantor Dinkes Kota Bogor terkait penggunaan aplikasi e-sir (elektronik sistem informasi rujukan).
Kehadiran komisi IV ini merupakan jawaban dari banyaknya keluhan rumah sakit yang penuh sehingga tidak dapat menampung pasien lagi, khususnya pasien covid-19.
“Memang antrean banyak sekali, bahkan sampai 136 antrean dan situasinya susah mendapatkan rumah sakit,” ujar Mohan.
Untuk itu, ia pun mengimbau kepada masyarakat Kota Bogor agar tetap menjaga prokes agar tidak terpapar Covid-19. Karena kondisinya tidak memungkinkan bagi rumah sakit untuk menampung pasien lagi.
“Jadi tetap jaga prokes agar tidak terpapar. Kondisi sedang tidak baik-baik saja dan kami harap Pemkot bisa sesegera mungkin mengaktifkan tempat isolasi tambahan,” pungkasnya.