BOGOR — Pemerintah Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, menggenjot percepatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang diintegrasikan dengan digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Langkah ini ditempuh melalui pelayanan jemput bola hingga malam hari guna memastikan validitas data kependudukan sekaligus mewujudkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.
Hal tersebut mencuat dalam kegiatan sosialisasi program kerja yang digelar di Aula Kelurahan Cilendek Barat, Jumat (16/10/2026). Acara ini dihadiri oleh jajaran perangkat daerah, perwakilan Disdukcapil, Dinas Sosial, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PWI Kota Bogor, serta insan pers.
Lurah Cilendek Barat, Otong Soekandar, memaparkan bahwa wilayahnya yang memiliki luas 174,8 hektare mencakup 18 RW dan 78 RT dengan jumlah penduduk mencapai 21.130 jiwa dari 6.960 Kepala Keluarga (KK). Ia menegaskan komitmen jajarannya untuk terus memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif menghadapi berbagai dinamika di lapangan.
“Sebagai pelayan masyarakat, kami senantiasa berani menghadapi berbagai karakter warga. Sekalipun ada dinamika atau emosi, kami tidak boleh terpancing. Kami tetap mengedepankan pelayanan prima,” ungkap Otong.
Dalam hal pelayanan kependudukan, Otong menyebut pihaknya tidak hanya berfokus di kantor kelurahan. Petugas rutin melakukan jemput bola langsung ke wilayah-wilayah hingga larut malam demi mengakomodasi warga yang terkendala jam kerja.
“Bahkan seperti semalam, petugas kami melayani warga hingga pukul 24.00 WIB di RW 16. Ini bentuk niat kami membantu warga yang tidak memiliki waktu datang ke kantor kelurahan pada jam kerja,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Kota Bogor, Rully Hasanul Basri, menjelaskan bahwa Kota Bogor ditunjuk sebagai salah satu wilayah percontohan (pilot project) percepatan dan perluasan digitalisasi bansos atas arahan pemerintah pusat. Transformasi dari KTP fisik ke IKD menjadi kunci utama dalam melakukan data cleansing guna mengatasi persoalan salah sasaran.
“Transformasi dari KTP fisik ke IKD menjadi kunci. Melalui integrasi aplikasi Perlinsos, masyarakat kini bisa mengusulkan bansos secara mandiri dari smartphone masing-masing setelah melakukan aktivasi IKD melalui petugas,” terang Rully.
Ia menambahkan, warga yang telah mengaktifkan IKD otomatis berhak menjadi ‘Agen Perisai’ untuk membantu mengusulkan warga kurang mampu di sekitarnya. Proses verifikasi kelayakan diklaim berlangsung sangat cepat, dan warga juga dapat langsung menggunakan fitur sanggahan pada aplikasi jika mendapati ketidaksesuaian data.
Pemutakhiran data menyeluruh ini menyasar kelompok desil 1 hingga desil 10 dari total 1,16 juta jiwa penduduk Kota Bogor, dengan target basis data penerima manfaat yang jauh lebih presisi pada penyaluran anggaran tahun 2027.