Barayanews.co.id – Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya mengkritisi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terkait pemberlakuan Ganjil-genap pada setiap akhir pekan.
Menurut Ceu Atty, sapaan akrabnya, Pemkot harus terbuka soal anggaran atas segala kebijakan yang diambil dalam rangka menurunkan angka penyebaran covid-19.
Ia menilai kebijakan ganjil-genap yang diberlakukan terkesan terburu-buru dan minim sosialisasi.
“Di awal kebijakan ganjil-genap terlalu grasa-grusu dan minim sosialisasi. Nah yang harus terbuka, berapa anggaran yang dikeluarkan dan berapa anggaran masuk atas denda serta sanksi selama kebijakan itu diterapkan,” cetusnya.
Lebih lanjut Atty mempertanyakan seberapa efektif pemberlakuan ganjil-genap. “Berapa persen dampak positifnya? Apakah seimbang dengan anggaran yang dikeluarkan?” kata dia.
Pada dasarnya, politisi PDI Perjuangan itu menyetujui setiap kebijakan Pemkot Bogor selama itu terbuka dan tidak mempersulit masyarakat.
“Saya menyetujui kebijakan ganjil-genap, jika dilihat dari sisi ikhtiar dan tujuannya dari pemkot. Tapi harus ada evaluasi secara terbuka baik hasil dan anggaran yang telah dikeluarkan,” kata Atty.
Namun, ia khawatir ketika kebijakan ganjil-genap ini terus diberlakukan akan berdampak pada geliat perekonomian. Sebab, sumber penghasilan akan menurun bagi para pelaku usaha.
“Weekend ini sudah berlaku untuk sabtu dan minggu hingga pukul 18.00 WIB, semoga pekan depan ganjil-genap dihapus atau hanya berlaku hari minggu saja. Berharap kebijakan ini tidak berlanjut menerus khawatir semakin berdampak pada ekonomi dan berdampak turunnya penghasilan sumber yang pd pelaku ekonomi,” kata Atty.