Barayanews.co.id – Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya mengungkapan bahwa peran peran pengurus RT dan RW sangat penting dalam pendataan masyarakat terdampak covid-19.
Menurutnya, data yang dibutuhkan terkait penyaluran bantuan bisa diakses dari Dinas Sosial berdasarkan e-KTP. “Data yang dibutuhkan bisa diakses dari dinsos, dari situ bisa diketahui, seberapa banyak masyarakat yang berprofesi sebagai buruh harian lepas,” beber Atty.
Politisi yang akrab disapa Ceu Atty itu juga menyayangkan kesulitan terkait database untuk akurasi data.
“Cenderung tidak punya database, jadi kesulitan, akhirnya tidak sesuai faktanya di lapangan,” keluh dia.
Ia juga melanjutkan, dalam hal dan situasi seperti sekarang ini, data yang bisa dipercaya ada di lini terbawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat termasuk Keluarga Miskin (Gakin) dan Miskin Baru (Misbar)
“Nah, kemudian data akurat juga bisa kita dapatkan dari sumber di wilayah seperti pengurus RT dan RW,” tambahnya.
“Jika mau jujur semua masyarakat terkena dampak akibat covid 19, tapi harus dibuat konsep dulu mana yang benar-benar harus di bantu berdasarkan klasifikasinya,” imbuh Ceu Atty.
Ia menegaskan kriteria bantuan warga khusus prioritas adalah yang benar-benar lumpuh secara ekonomi dan dibawahnya untuk kemudian menyesuaikan.
“Prioriyas warga yg benar-benar lumpuh sumber anggarannya 100%,
Kriteria ke-2 prioritas bagi masyarakat yang 75% kehilangan pemasukan, ketiga 50% dan terakhir 25%,” kata wanita yang kini duduk di Komisi III, DPRD Kota Bogor.
Terkait bantuan dan penyalurannya harus berbasis data real yang bisa dipertanggung jawabkan. “Tapi tidak sama sebab ada klasifikasi yang terbagi 4 kriteria yang harus diperhatikan, datanya dari mana? Ya itu tadi dasar data tersebut adalah ketua RT dan RW,” beber dia.
Atty juga menjelaskan peran penting RT dan RW sangat dibutuhkan karena bertugas penyambung lidah rakyat yang punya jiwa sosial tinggi.
Barayanews.co.id – Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya mengungkapan bahwa peran pengurus RT dan RW sangat penting dalam pendataan masyarakat terdampak covid-19.
Menurutnya, data yang dibutuhkan terkait penyaluran bantuan bisa diakses dari Dinas Sosial berdasarkan e-KTP. “Data yang dibutuhkan bisa diakses dari dinsos, dari situ bisa diketahui, seberapa banyak masyarakat yang berprofesi sebagai buruh harian lepas,” beber Atty.
Politisi yang akrab disapa Ceu Atty itu juga menyayangkan kesulitan terkait database untuk akurasi data.
“Cenderung tidak punya database, jadi kesulitan, akhirnya tidak sesuai faktanya di lapangan,” keluh dia.
Ia juga melanjutkan, dalam hal dan situasi seperti sekarang ini, data yang bisa dipercaya ada di lini terbawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat termasuk Keluarga Miskin (Gakin) dan Miskin Baru (Misbar)
“Nah, kemudian data akurat juga bisa kita dapatkan dari sumber di wilayah seperti pengurus RT dan RW,” tambahnya.
“Jika mau jujur semua masyarakat terkena dampak akibat covid 19, tapi harus dibuat konsep dulu mana yang benar-benar harus di bantu berdasarkan klasifikasinya,” imbuh Ceu Atty.
Ia menegaskan kriteria bantuan warga khusus prioritas adalah yang benar-benar lumpuh secara ekonomi dan dibawahnya untuk kemudian menyesuaikan.
“Prioritas warga yg benar-benar lumpuh sumber anggarannya 100%,
Kriteria ke-2 prioritas bagi masyarakat yang 75% kehilangan pemasukan, ketiga 50% dan terakhir 25%,” kata wanita yang kini duduk di Komisi III, DPRD Kota Bogor.
Terkait bantuan dan penyalurannya harus berbasis data real yang bisa dipertanggung jawabkan. “Tapi tidak sama sebab ada klasifikasi yang terbagi 4 kriteria yang harus diperhatikan, datanya dari mana? Ya itu tadi dasar data tersebut adalah ketua RT dan RW,” beber dia.