BOGOR – Anggota DPRD Kota Bogor, Banu Lesmana Bagaskara, mendesak Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan Banu menyusul adanya kasus keracunan massal di beberapa daerah yang diduga terkait dengan konsumsi makanan dari program serupa.
Menurut Banu, evaluasi penting dilakukan agar pelaksanaan MBG di Kota Bogor benar-benar aman, higienis, dan tidak menimbulkan masalah kesehatan bagi para penerima manfaat. “Kita harus belajar dari kasus yang terjadi di daerah lain. Jangan sampai peristiwa keracunan massal terulang di Kota Bogor. Keselamatan dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, harus menjadi prioritas utama,” tegas Banu, Minggu (28/9).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai, pengawasan terhadap kualitas bahan makanan, proses pengolahan, hingga distribusi MBG harus diperketat. “Mulai dari pemilihan bahan baku, proses masak, sampai pendistribusian ke sekolah atau titik penerima, semuanya harus sesuai standar kesehatan. Pemkot harus memastikan pihak penyedia jasa memenuhi SOP yang ketat,” ujarnya.
Selain itu, Banu mendorong adanya pelibatan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dalam setiap tahapan pelaksanaan MBG. “Koordinasi antar dinas sangat penting. Dinkes harus aktif melakukan uji kelayakan dan pengawasan makanan, sedangkan Disdik memastikan teknis pelaksanaan berjalan aman di sekolah-sekolah,” tambahnya.
Ia menegaskan, DPRD akan mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperkuat regulasi dan mekanisme kontrol agar program MBG berjalan sesuai tujuan mulianya, yakni meningkatkan gizi anak-anak tanpa mengorbankan kesehatan mereka. “Kami mendesak evaluasi menyeluruh dilakukan segera. Jangan tunggu ada korban dulu, baru bergerak,” pungkas Banu.