PAD Kota Bogor Digenjot, Pajak Restoran-Kafe Diakselarasi Langsung Masuk ke Kas Daerah

BOGOR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor mengajak aparatur wilayah, mulai dari camat, lurah hingga kasi pemerintahan (kasipem), ikut bergerak aktif mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah masing-masing. Upaya tersebut diperkuat melalui gathering sinergi optimalisasi PAD dan transformasi digital bersama jajaran kecamatan dan kelurahan se-Kota Bogor yang digelar di Elingo Restoran, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kamis (21/5/2026).

Tak sekadar konsolidasi, kegiatan tersebut juga dibarengi peluncuran aplikasi SiWahid (Sistem Warga Himpun Data) dan program Laku Pandai, sebagai langkah mempercepat digitalisasi layanan perpajakan daerah. Melalui sistem ini, pajak restoran dan kafe diharapkan dapat langsung tersalurkan ke kas daerah, sementara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kini didorong dapat dilakukan secara daring.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Setda Kota Bogor, Eko Prabowo, menegaskan pentingnya keterlibatan aparatur wilayah dalam mendorong pencapaian PAD sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Ia bahkan menyebut optimalisasi PAD menjadi bagian dari penilaian performa camat dan lurah.

“Sekarang tinggal bagaimana kami untuk bertempur dan bekerja sebagai ‘petarung’ guna membantu juga berbakti kepada Kota Bogor serta masyarakat. Supaya visi-misi kota ini tercapai. Salah satu indikator visi-misi tercapai adalah jika PAD-nya juga tercapai,” ungkap Eko kepada wartawan.

Eko mengingatkan, kondisi fiskal Kota Bogor saat ini masih relatif baik, ditandai dengan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) aparatur yang tetap dibayarkan penuh tanpa rasionalisasi. Karena itu, menurutnya, aparatur wilayah perlu memperkuat sinergi dengan Bapenda untuk menggali potensi penerimaan baru di tengah tantangan PAD yang semakin kompleks.

Ia menjelaskan, potensi PAD di wilayah meliputi sektor PBB-P2, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti restoran dan kafe, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Bahkan, Eko mendorong aparatur wilayah lebih peka terhadap potensi pajak, termasuk saat mendatangi pusat kuliner yang sedang viral.

“Saya sadarkan juga kepada teman-teman lurah dan camat, bahwa kinerja ini menjadi salah satu bentuk penilaian performa. Saya sebagai unsur tim penilai karir mereka, menjadikan poin ini sebagai salah satu unsurnya,” paparnya.

“Kalau mereka bagus dalam melaksanakan tugas ini, mendorong serta mengembangkan potensi PAD di wilayahnya hingga hasilnya optimal, sudah barang tentu akan digabungkan dengan nilai-indikator lainnya secara objektif dan rasional untuk promosi naik jabatan,” tambah Eko.

Menurutnya, aparatur wilayah juga diminta aktif memantau potensi pajak restoran maupun bangunan baru di lingkungan masing-masing. Digitalisasi yang tengah dikembangkan Bapenda, lanjut dia, diharapkan mampu meminimalisasi potensi kebocoran penerimaan daerah.

“Digitalisasi ini sedang dikembangkan sebagai salah satu cara mengurangi deviasi atau kebocoran. Untuk PBG juga jelas, baru menumpuk batu bata atau pasir saja sudah harus dipantau oleh orang wilayah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bogor, Abdul Wahid, mengatakan pertemuan tersebut diikuti sekitar 150 peserta dari unsur lurah, camat, dan kasipem se-Kota Bogor sebagai bagian dari percepatan capaian PAD. Menurutnya, jajaran wilayah memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan wajib pajak.

“Kami coba mensinergikan antara Bapenda Kota Bogor bersama jajaran lurah dan camat Se-Kota Bogor. PAD Kota Bogor saat ini kurang lebih sekitar Rp1,7 triliun. Harapan kedepan dengan terbangunnya sinergi ini bisa mencapai Rp2 triliun,” ujarnya.

Wahid menambahkan, penerapan teknologi dilakukan untuk mempermudah pendataan sekaligus pelayanan kepada masyarakat, terutama di sektor restoran dan kafe yang pertumbuhannya dinilai sangat pesat di Kota Bogor. Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 3.000 kafe dan restoran yang tersebar di 68 kelurahan.

“Untuk proses pendataan wajib pajak PBB-P2, kami ada aplikasinya yaitu Si Wahid (Sistem Warga Himpun Data). Melalui aplikasi ini, pelayanan ke masyarakat bisa sehari selesai,” jelasnya.

Selain itu, melalui program Laku Pandai yang bekerja sama dengan Bank BJB, Bapenda menargetkan hadirnya agen layanan di seluruh kelurahan agar proses pembayaran hingga penagihan pajak semakin cepat dan mudah.

“Dalam program Laku Pandai ini, kami bekerjasama dengan Bank BJB untuk membuka agen di 68 kelurahan. Jajaran wilayah yang menjadi agen Laku Pandai bisa langsung menagih kepada masyarakat hanya bermodalkan gadget,” pungkasnya.