Menteri LH dan Forkopimda Korvey di Pusat Kota Bogor, DPRD Soroti Sampah Drainase

BOGOR – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol bersama jajaran Forkopimda Kota Bogor menggelar aksi bersih-bersih massal (korvey) di kawasan pusat kota, Senin (16/2/2026). Kegiatan yang melibatkan sekitar 1.300 personel tersebut menyisir rute mulai dari Tugu Kujang hingga Jalan Pedati dan Lawang Saketeng.

Hadir dalam kegiatan itu Wali Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Jenal Mutaqin, DPRD Kota Bogor dan unsur Forkopimda.

Dalam peninjauan di lapangan, Anggota DPRD Kota Bogor, Banu Lesmana Bagaskara menemukan masih banyak tumpukan sampah di saluran drainase dan di pinggir jalan yang sebelumnya telah ditata.

Ia menilai penumpukan tersebut terjadi akibat kurangnya pengawasan dan pembiaran dalam waktu cukup lama.

“Saya melihat langsung di beberapa titik, drainase yang sudah ditata kembali dipenuhi sampah. Ini terjadi karena pembiaran yang terlalu lama dan kurangnya rutinitas pengawasan,” ujar Banu.

Ia menegaskan, DPRD Kota Bogor akan memberikan arahan langsung kepada Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perumkim), serta Dinas Lingkungan Hidup untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut.

“Kami di DPRD akan meminta dinas terkait untuk bergerak cepat. Jangan sampai setelah dibersihkan hari ini, beberapa minggu kemudian kembali menumpuk. Harus ada sistem pengawasan yang konsisten,” tegasnya.

Selain itu, Banu juga menyoroti pentingnya peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang kebersihan dan mengawasi aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan sampah.

“Penegakan Perda kebersihan harus diperkuat. Satpol PP perlu lebih aktif melakukan pengawasan agar ada efek jera bagi pelanggar,” katanya.

Menindaklanjuti arahan dari kementerian pusat, DPRD Kota Bogor, lanjut Banu, berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan agar solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah dapat berjalan optimal.

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut menjaga kebersihan lingkungan yang telah dibenahi.

“Kebersihan kota bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Kalau drainase bersih dan tidak tersumbat, fungsi pengendalian banjir dan estetika kota bisa terjaga,” tutup Banu.