<p> ;</p>
<p>BOGOR &#8211; DPRD Kota Bogor secara resmi mengirimkan surat kepada DPR-RI dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait tuntutan dari tiga aliansi BEM di Kota Bogor yang mengkritisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).</p>
<p>Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyampaikan, keputusan menyurati DPR-RI dan Kemenkumham diambil oleh DPRD Kota Bogor dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) dengan persetujuan seluruh pimpinan DPRD Kota Bogor dan anggota Banmus DPRD Kota Bogor, Selasa (26/7) dan langsung dikirimkan pada Rabu (27/7).</p>
<p>“Alhamdulillah, tuntutan mahasiswa terkait RKUHP yang disampaikan ke DPRD Kota Bogor telah ditindaklanjuti,” ujar Atang, Sabtu (30/7).</p>
<p>Pria yang akrab disapa Kang Atang ini menilai, DPRD memiliki fungsi yang lebih luas dari sekadar pengawasan, penganggaran dan legislasi. Yakni mengawal suara rakyat disaat-saat kritis agar demokrasi bisa terus berjalan.</p>
<p>Ia juga menyampaikan terimakasihnya kepada seluruh anggota DPRD Kota Bogor yang terus berusaha menjaga marwah DPRD Kota Bogor sebagai lembaga yang siap menerima aspirasi dari semua pihak, termasuk diantaranya mahasiswa.</p>
<p>“Terimakasih kepada seluruh anggota yang tetap menjaga marwah lembaga kita yang siap menerima aspirasi dari semua pihak,” tutupnya.</p>
<p>Untuk diketahui, tuntutan mahasiswa terkait penolakan RKUHP ini diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima. Selanjutnya, Safrudin menyampaikan surat aspirasi tersebut dalam rapat Badan Musyawarah.</p>
<p>Pria yang akrab disapa SB ini, membacakan tuntutan dari tiga kelompok mahasiswa ini yang berisikan tentang penolakan dan permintaan kepada DPR-RI dan Presiden Republik Indonesia untuk membahas kembali RKUHP dengan keterbukaan dan transparansi.</p>
<p><img data-attachment-id="11132" data-permalink="https://barayanews.co.id/tindaklanjuti-tuntutan-mahasiswa-terkait-rkuhp-dprd-kota-bogor-surati-dpr-ri-dan-kemenkumham/img-20220801-wa0000/" data-orig-file="https://i0.wp.com/barayanews.co.id/wp-content/uploads/2022/08/IMG-20220801-WA0000.jpg?fit=1280%2C720&;ssl=1" data-orig-size="1280,720" data-comments-opened="1" data-image-title="IMG-20220801-WA0000" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/barayanews.co.id/wp-content/uploads/2022/08/IMG-20220801-WA0000.jpg?fit=755%2C425&;ssl=1" class="alignnone size-large wp-image-11132" src="https://barayanews.co.id/wp-content/uploads/2022/08/IMG-20220801-WA0000-1024x576.jpg" alt="" width="715" height="402" /></p>
<p>“Jadi dari aliansi BEM se-Bogor menuntut presiden dan DPR-RI untuk membahas kembali pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP. Terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara,” ujar SB.</p>
<p>“Kedua, mendesak pemerintah untuk segera menghapus pasal-pasal yang bertentangan serta mengancam HAM dalam negara demokrasi,” pungkas SB.</p>

BOGOR – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, secara resmi melepas para pelajar perwakilan Kota…
BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perdagangan,…
BOGOR - Sebagai bentuk apresiasi atas capaian prestasi atlet pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV…
Cabang olahraga (cabor) karate Kota Bogor berhasil mengakhiri puasa medali emas selama 23 tahun pada…
BOGOR – Pemerintah Kelurahan Margajaya, Kota Bogor, menghadirkan terobosan pengelolaan sampah organik berbasis rumah tangga…
BOGOR – Pemerintah Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mempercepat langkah pemulihan bagi warga…
This website uses cookies.