Soal Jubir Partai Demokrat, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Bogor Tegaskan Tidak Main Politik Licik Berbau Konspirasi

BOGOR – Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Bogor, Atty Somaddikarya mengaku tersinggung dengan ujaran berunsur fitnah yang terlontar dari jubir Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra baru-baru ini.

Menurutnya, ujaran fitnah yang kejam ini bukan main-main. Ia mengindikasikan adanya tujuan untuk menjatuhkan reputasi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri.

“Ini fitnah kejam tanpa berpikir dua kali dengan resikonya. Harusnya jangan membangunkan banteng keluar kandangnya. Sangat berbahaya jika negara ini memiliki politisi yang bisanya menyebar fitnah, memutarbalikan fakta yang sebenarnya terjadi demi menyerang ketum PDI Perjuangan,” serunya.

“Perlu diingat oleh semua generasi bangsa ini bagaimana aturan main berbangsa dan bernegara, ketika dipermainkan demi satu ambisi kekuasaan dengan menyerang dan membuat alur cerita dengan seribu fitnah untuk menjatuhkan,” tambah dia.

Masih kata Atty, sebagai kader partai berlambang banteng di Kota Bogor, ia menuntut fitnah ini dilawan dengan pembuktian yang terukur dan jelas. “Tidak cukup untuk meminta maaf secara terbuka tapi harus diseret dan diproses secara hukum,” ujarnya.

“Saya sebagai seorang yang mengidolakan Sang Proklamator, Bung Karno yang sudah berjuang berdarah-darah demi nafas kemerdekaan bagi bangsa ini, kejadian pada tahun 1999 benar-benar tidak diterima atas kedzoliman yang dimainkan oleh oknum politik kotor dimana PDI Perjuangan yang keluar menjadi pemenang pemilu. Dengan begitu seharusnya partai pemenang pemilu ketumnya menjadi Presiden RI,” beber dia.

Dengan begitu, kata Atty, gagalnya orang nomor satu PDI Perjuangan terindikasi adanya konspirasi tingkat tinggi yang diperankan demi menjatuhkan dan menggagalkan Megawati menuju kursi Presiden. “Itu karena adanya poros tengah yang akhirnya kursi presiden lepas dan hanya bisa menjabat wakil presiden kala itu,” kata Atty.

Seharusnya, lanjut dia hak mutlak partai pemenang itu menjadi presiden, tetapi dirampas secara terang-terangan dengan meramaikan sebuah konspirasi.

Tapi, demi rasa cinta yang tinggi pada NKRI, seorang Megawati menerima keputusan dan menghormati keputusan MPR RI sebagai lembaga tertinggi di negara ini, dimana saat itu Amien Rais menjadi pimpinannya.

“Pada saat itu ketua MPR RI Amien Rais mengangkat seorang yang begitu dihormati, dicintai rakyat Indonesia yaitu seorang ulama besar, KH Abdurahman Wahid, yang lebih dikenal Gus Dur menjadi presiden. Demi terciptanya kondusifitas, kami sebagai kader banteng se-Indonesia menerima arahan ketum PDI Perjuangan untuk menghargai proses demokrasi,” tuturnya.

Dari hasil tersebut, betapa berkorbannya Megawati hanya demi rakyat dan negara.

“Masih segar dalam ingatan saya atas rekayasa politik dengan adanya poros tengah untuk mengganjal kejayaan PDI Perjuanhan menjadi presiden. Dinamika politik saat itu penuh intrik dan kepentingan demi kekuasaan,” katanya.

Ia berharap tidak ada kabar menyebar dengan tuduhan yang ditujukan pada Ketum PDI Perjuangan. “Sudah jelas Ketua MPR RI dengan poros tengahnya mengangkat Gus Dur sekaligus menggulingkan Presiden disidang MPR RI yang dipimpin Amien Rais,” terangnya.

Menurut Atty, fitnah kader Partai Demokrat yang ditujukan kepada Megawati dinilai salah tempat dan hanya membuat seluruh kader banteng di Indonesia kecewa.

“Harusnya kader demokrat itu berterimakasih atas jiwa negarawan Megawati dimana sejarah mencatat SBY yang dipecat sebagai menteri di era Gus Dur tetapi diangkat kembali menjadi menteri oleh Presiden kelima yaitu Ibu Megawati,” lanjut Atty.

Lebih lanjut Atty mengatakan, kehormatan dan karir SBY dipanggung politik diselamatkan oleh Megawati. “Jika pada saat itu tidak ada campur tangan dingin seorang ibu, karir SBY tidak akan mungkin ada dipuncak hingga bisa duduk sebagai Presiden keenam,” kata dia.

Kejadian serupa dengan permaianan intrik, kata Atty kembali terjadi pada pemilu 2014 lalu. PDI Perjuangan sebagai pemenang dilumpuhkan dengan tidak mendapat kursi pimpiman di DPR RI dengan adanya UU MD3. “Padahal partai pemenang berhak menjadi pimpinan nomor 1 di DPR RI,” tegas Atty.

“Berapa kali permainan politik licik dan kotor dipertontonkan pada rakyat hanya untuk menjatuhkan PDI Perjuangan. Seharusnya arena kekuasaan sudah diatur dan disiapkan secara konstitusi untuk dijalankan dengan semestinya dan tidak perlu ada konspirasi yang akan menimbulkan dendam politik sebagai warisan yang akan menimbulkan kebencian dan rasa saling curiga. sebaiknya aturan berbangsa dan bernegara dijalankan dengan menjunjung tinggi komitmen dan konsistensi!,” pungkas politisi yang akrab disapa Ceu Atty itu.