PSBMK Kota Bogor Diperpanjang 3 Hari

Barayanews.co.id – Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) selama tiga hari sampai 14 September 2020.

Hal tersebut dikatakan Walikota Bogor, Bima Arya tiga hari dari waktu yang ditetapkan sebelumnya pada 11 September

Kebijakan itu dilakukan sambil menunggu pembaruan informasi dari tim satgas Covid-19 pemerintah yang biasanya diperbarui setiap pekan terkait status sebuah wilayah berdasarkan kasus sebaran corona.

“Perpanjang sampai hari Senin, tiga hari. Perpanjang tiga hari sambil kita update data-data, karena setiap Minggu malam gugus tugas mengupdate status kota seluruh Indonesia. Itu kita update dulu baru setelah itu kita rumuskan lagi,” ujar politisi PAN itu seperti yang dirilis di CNN.

Katanya, perpanjangan PSBMK di Kota Bogor sekaligus menjadi penolakan pihaknya terhadap penerapan pada 14 September mendatang.

Bima mengaku menolak PSBB total lantaran dinilai belum tentu efektif menekan laju sebaran Covid-19. Pernyataan itu ia ungkapkan usai mengikuti rapat membahas hal itu bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan sejumlah kepada lain sewilayah Jabodetabek.

“Kalau Bogor enggak. Arahnya tidak ke sana. Bogor tidak akan melakukan PSBB total. Bogor punya rumusan, yang didasarkan pada data-data terakhir dan masukan dari semua stakeholders,” ujar Bima.

Kota Bogor telah menerapkan PSBMK sejak 29 Agustus lalu selama 14 hari. PSBMK merupakan pembatasan aktivitas kegiatan di RW yang berada di zona merah.

Dia menyebut, langkah itu dinilai lebih efektif ketimbang kembali menerapkan PSBB total seperti saat awal-awal diberlakukan. Terlebih, menurut dia, penerapan kembali PSBB total juga perlu menghitung ongkos yang dinilai tak sedikit.

Pasalnya, Bima pesimis pemerintah memiliki anggaran jika semua wilayah se-Jabodetabek mengikuti DKI menerapkan PSBB Total. Dia menyebut, pihaknya memiliki konsep lain lewat PSBMK guna menekan penyebaran Covid-19 di Kota Bogor.

“Pemerintah pusat siap nggak mengucurkan tambahan bansos? APBD siap nggak? TNI polri siap nggak? Kalau nggak siap, enggak usah,” kata Bima tegas.

“Kita ada format lain, yang lebih memungkinkan, yaitu model kebersamaan. Mengawasi bersama-sama warga dan Komunitas dengan sumber daya yang ada,” kata dia.

Rapat seluruh kepala daerah sewilayah Jabodetabek dengan Anies terkait PSBB Total DKI, diketahui meminta Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu terlebih dulu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mematangkan konsep dan rumusan kebijakan itu.

Dalam rapat yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Gubernur Banten, Wahidin Halim itu, Bima menilai konsep PSBB total Anies belum jelas.

“Dari Jakarta sendiri belum jelas. PSBB total seperti apa? Apakah lockdown total, itu yang belum clear. Masih perlu difinalisasi lagi. Jadi setelah konsepnya jelas baru berkoordinasi lagi,” ujar Bima.