Musrenbang Bogor Tengah, PR Bersihkan PKL Untuk Tata Etalase Kota

BOGOR – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan pentingnya penataan ulang wilayah Kecamatan Bogor Tengah sebagai “etalase” kota yang representatif. Hal ini ditegaskan Dedie saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bogor Tengah di Hotel Onih, Kamis (15/1/2026).

Dedie menilai kondisi Bogor Tengah saat ini masih belum mencerminkan wajah kota yang ideal, meskipun memiliki berbagai lokasi strategis seperti alun-alun dan pusat kuliner.

“PR terbesar Bogor Tengah ini adalah bagaimana kita menata kembali Kota Bogor, terutama Bogor Tengah sebagai etalase Kota Bogor. Kondisinya masih banyak yang perlu sentuhan,” ujar Dedie.

Salah satu fokus utama sorotan Dedie adalah kesemrawutan akibat keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah ruas jalan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kini tengah mempersiapkan langkah penataan (treatment) khusus untuk beberapa lokasi, di antaranya Jalan Dewi Sartika, Sawojajar, Nyi Raja Permas, MA Salmun, dan Merdeka.

Selain penataan umum, Dedie menginstruksikan sterilisasi total PKL di jalur-jalur yang bersinggungan dengan rencana pembongkaran pasar.

Ruas jalan yang wajib steril meliputi Lawang Saketeng, Pedati, Jalan Roda, Jalan Bata, dan Jalan Suryakencana. Langkah ini dinilai krusial agar akses alat berat dan truk pembongkaran tidak terhambat.

“Saya minta yang bersinggungan dengan pembongkaran pasar itu steril. Kalau tidak, pembongkaran bisa memakan waktu lebih lama dan tidak efisien,” tegasnya.

Para pedagang diimbau untuk segera relokasi ke Pasar Sukasari dan Pasar Jambu Dua.

Dedie juga meminta aparat wilayah setempat untuk segera menyosialisasikan kebijakan ini, sembari mengingatkan bahwa risiko bertahan di lokasi terlarang menjadi tanggung jawab pedagang.

Di lokasi yang sama, Camat Bogor Tengah, Dheri Wiriadirama, memaparkan bahwa usulan dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 kini lebih variatif. Dari total 331 usulan yang dihimpun dari tingkat RW dan kelurahan, fokus pembangunan tidak lagi didominasi oleh infrastruktur fisik semata.

“Sekarang usulannya tidak melulu pembangunan fisik. Ada empat bidang yang diusulkan oleh kelurahan, yaitu fisik, sosial, ekonomi, dan pemerintahan,” kata Dheri.

Dheri menyebutkan, pergeseran tren usulan ini menandakan kebutuhan masyarakat yang semakin meluas, mulai dari pelatihan tenaga kerja hingga pengadaan alat musik hadroh.

Meski demikian, beberapa usulan fisik yang bersifat mendesak (urgensi tinggi) tetap menjadi prioritas. Dheri berharap usulan strategis seperti pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) untuk tebing rawan longsor dan perbaikan saluran air pencegah banjir dapat direalisasikan lebih awal pada tahun 2026.

“Mudah-mudahan ada yang bisa direncanakan atau dilaksanakan di 2026, terutama yang urgensinya tinggi,” pungkasnya.