Dukung Aplikasi Bogor Smart Health, BJB Kota Bogor Beri Bantuan Rp 150 Juta

Bank BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten atau BJB terus berkomitmen mendukung berbagai program Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Teranyar, BJB Kota Bogor memberikan bantuan sebesar Rp 150 juta untuk membangun aplikasi Bogor Smart Health yang baru saja diluncurkan Wali Kota Bogor, Bima Arya di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Selasa (26/7/2022).

Kepala Cabang BJB Kota Bogor, Muhamad Aditya Wiradharma menyampaikan sebuah kebanggaan dapat mendukung program Bogor Smart Health.

Sebab kata dia, inti aplikasi ini juga mendukung Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang sudah dibentuk Wali Kota Bogor sejak 2021, dimana salah satunya mendukung transaksi digital.

“Bahkan nanti kalau semua masuk ke aplikasi Bogor Smart Health ini kita bisa mengakomodir seluruh rumah sakit, klinik kesehatan bisa kita tarik transaksi digital. Jadi saling berhubungan antara Bogor Smart Health dengan TP2DD. Kita hanya supporting saja,” katanya.

Aditya sapaannya menyebut, Kota Bogor ini masuk terbaik 1 kategori pemda terbaik elektronifikasi transaksi pemerintah. BJB berharap bisa terus mempertahankan dan membantu Pemkot Bogor .

“Kami harapkan program Bogor Smart Health berjalan, TP2DD jalan dan digitalisasi transaksi sesuai anjuran pemerintah dapat terlaksana,” harapnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Danubrata berpandangan bahwa program ini harus dilaksanakan. Sebab, bagaimanapun Bogor Smart City harus terlaksana di Kota Bogor. Oleh karena itu peluncuran aplikasi ini merupakan satu hal yang harus dijalankan.

“Saya mewakili DPRD Kota Bogor berterima kasih kepada BJB yang sudah mensponsori awal. Yang pasti DPRD Kota Bogor siap mendukung penganggaran Bogor Smart Health kedepannya,” katanya.

Namun di sisi lain, ia berharap di dalam aplikasi ini tidak hanya mengenai informasi kesehatan saja, tapi bisa mengakomodir masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan dan mempercepat pelayanan kesehatan, apalagi masih dalam kondisi Covid-19.

“DPRD tidak hanya mendukung penganggaran tapi juga regulasinya,” kata Dadang.