Dedie Rachim Sampaikan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2023

Plh. Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023. Penyampaian itu dilakukan Dedie saat mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (14/7/2022).

Sebelum menyampaikan pendapat, Dedie memohon peserta paripurna untuk mendoakan Wali Kota serta istri, Sekda dan suami serta warga Kota Bogor yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga menjadi haji yang mabrur, diberikan kesehatan dan keselamatan hingga dapat berkumpul kembali bersama keluarga.

“Penyusunan KUA/PPAS 2023 merupakan rangkaian awal dalam penyusunan APBD Tahun 2023. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa ‘Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD’,” urai Dedie.

Namun seperti yang diketahui bersama, bahwa sampai dengan saat ini pedoman penyusunan APBD tersebut masih pada tahap penyusunan oleh Kemendagri. Surat Mendagri Nomor 059/1889/IJ Tanggal 7 Juli 2022 Perihal Atensi Kepatuhan Daerah dalam Penyusunan Rancangan KUA PPAS Tahun 2023 memberikan beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBD.

Dimana salah satunya adalah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD tepat waktu. Dari arahan tersebut perlu dipahami bersama, bahwa walaupun pedoman penyusunan APBD belum terbit.

Mengacu pada Surat Mendagri dan sesuai ketentuan perundangan, bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA- PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Hal ini juga merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dimana ketepatan waktu pelaksanaan tahapan penyusunan APBD menjadi indikator untuk penilaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK RI.

“Kami mengapresiasi DPRD atas kerjasamanya dalam memenuhi ketepatan waktu pada tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan tersebut,” kata Dedie.

Masih kata Dedie, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, Tahun 2023 adalah tahun terakhir periode kepemimpinan dirinya dan Wali Kota Bogor, Bima Arya.

Oleh karena itu, Bima-Dedie akan fokus pada Pencapaian Program Prioritas. Seperti diantaranya lanjutan pembangunan Masjid Agung sebesar Rp 29 Miliar, lanjutan pembangunan Sekolah Terpadu Kencana sebesar Rp 9 Miliar, penuntasan reduksi angkot di tengah kota sebesar Rp 581 juta serta lanjutan pembangunan Jalan R3 sebesar Rp 22 Miliar.

“Adapula pembangunan Pedestrian Jalan Dewi Sartika sebesar Rp 10 Miliar, pembangunan Pedestrian Jalan A Yani (Dadali – Air Mancur) sebesar Rp 17 Miliar, pembangunan Kampung Wisata Santri Pagentongan dan Mulyaharja “Ubud of Bogor” sebesar Rp 5 Miliar dan lanjutan Pembangunan GOR Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Bogor Selatan, masing-masing sebesar Rp 5 Miliar,” paparnya.

Tak berhenti disitu, ada pula program prioritas lainnya seperti pembebasan Tanah Kampung Sawah sebesar Rp 40 Miliar, lanjutan pembebasan Tanah R2 sebesar Rp 100 Miliar, lanjutan pembebasan Tanah R3 sebesar Rp 97 Miliar.

Adapun untuk Pembangunan Jalan Layang MA. Salmun, Jembatan Otista, dan Lanjutan Pembangunan RSUD sedang diproses pengajuan untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Adapun postur Rancangan KUA/PPAS 2023 terdiri dari pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 2,3 Triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1,1 Triliun dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 1,2 Triliun. Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp 3,5 dan Pembiayaan Neto sebesar Rp 94 Miliar.

“Melihat postur anggaran tersebut dapat kita pahami bahwa kemampuan keuangan kita masih terdapat selisih sebesar Rp 1 Triliun. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, kami siap membahas bersama dengan DPRD untuk mengevaluasi Rancangan KUA/PPAS ini dengan mempertimbangkan pemenuhan amanat peraturan perundangan,” beber Dedie.

Pemenuhan-pemenuhan itu seperti alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20 persen, anggaran kesehatan sebesar 10 persen, infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen, program prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah.