Bus Kita Trans Pakuan Mulai Ngaspal, Ketua Komisi III Wanti-Wanti Wali Kota

 

BOGOR – Sebanyak 10 armada Bus Kita Trans Pakuan mulai mengaspal di Kota Bogor pada awal November ini. Kehadiran bus pengganti Trans Pakuan yang didanai oleh Pemerintah Pusat ini digadang-gadang akan menjadi evolusi transportasi di Kota Bogor karena akan menggantikan angkot-angkot yang sudah tidak layak pakai.

Rencananya bus yang akan beroperasi dengan rute Ciparigi – Stasiun Bogor ini akan bebas biaya hingga akhir tahun. Untuk itu, Ketua Komisi III Zaenul Mutaqin meminta agar Pemerintah Kota Bogor dan Wali Kota Bogor Bima Arya mengelola bus baru ini dengan sangat baik.

“Jangan terlelap dalam euforia, perawatan bus harus diperhatikan, terlebih keberadaan bus ini masih full subsidi pemerintah karena gratis. Jangan sampai nanti di akhir tahun malah sudah rusak,” ujar pria yang akrab disapa ZM, Selasa (2/11).

ZM yang juga menjabat sebagai ketua Fraksi PPP DPRD Kota Bogor mengaku mendukung keberadaan bus dan program Buy The Service (BTS) di Kota Bogor. Namun ia lagi-lagi mewanti-wanti Wali Kota Bogor agar sekiranya kehadiran bus ini sejalan dengan program rerouting dan reduksi angkot yang menjadi satu-satunya persoalan yang belum terselesaikan hingga periode kedua Bima Arya.

Ia juga mengaku tidak mau melihat nasib puluhan bus baru ini akan bernasib sama dengan bus Trans Pakuan yang kini sudah menjadi bangkai di Terminal Bubulak.

“Pemkot harus serius dan konsisten dalam mengelola moda transportasi masal ini, program BTS tentu saja harus sejalan dengan komitmen konversi angkot ke bus. Karena tujuannya mengurangi kemacetan tanpa mengurangi pelayanan transportasi kepada masyarakat. Jangan sampai terulang pengalaman pengelolaan trans pakuan terdahulu yang dianggap gagal dan malah menyisakan masalah,” jelasnya.

Lebih lanjut, ZM kembali mengingatkN kepada Pemkot Bogor agar memerhatikan nasib para supir angkot yang dijadikan supir bus.

“Walau bagaimanapun konversi angkot ini pasti berpengaruh terhadap hilangnya mata pencaharian bagi sebagian sopir angkot yang tidak terakomodir menjadi sopir bus trans pakuan. Tidak mungkin seluruh sopir angkot bisa beralih menjadi sopir bus, karena jumlah bus jauh lebih sedikit dari jumlah angkot yang dikonversi. Inilah masalah yang akan timbul, dan tentu saja harus dicarikan solusinya oleh pemkot,” tegasnya.

Pengelolaan bus Trans Pakuan ini diketahui akan dikelola oleh konsorsium PDJT, selagi Pemkot Bogor melakukan restrukturisasi terhadap perusahaan yang didirikan sejak 2006 ini.

ZM berharap dana dari pemerintah pusat bisa dikelola dengan baik, sehingga menghadirkan kenyamanan dan rasa aman kepada warta Kota Bogor dalam menggunakan moda transportasi massal.

“Dana puluhan miliar untuk mengoperasikan BTS ini harus dikelola dengan baik. Nantinya kami juga akan menggunakan hak pengawasan kami untuk memastikan anggarannya tepat guna,” pungkasnya.