Biro Hukum dan HAM Jabar Bahas Mitigasi Hukum untuk Pinjol dan Judol

<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<p>BOGOR &&num;8211&semi; Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat mengadakan Focus Group Discussion &lpar;FGD&rpar; mengenai Pinjaman Online &lpar;Pinjol&rpar; dan Judi Online &lpar;Judol&rpar; melalui zoom meeting pada Senin&comma; 8 Juli 2024&period; Tema yang diangkat adalah mitigasi hukum untuk pencegahan dan perlindungan masyarakat terhadap Pinjol dan Judol&period;<&sol;p>&NewLine;<p>FGD ini dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat&comma; Yogi Gautama Jaelani&comma; bersama Ketua Forum Kabag Hukum Kab&sol;Kota se-Jawa Barat&comma; Alma Wiranta&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Yogi Gautama Jaelani menyatakan bahwa dalam FGD ini diharapkan adanya masukan terkait regulasi Pinjol dan Judol&period; Meski biro hukum belum memiliki data primer&comma; Pemprov Jabar telah dua kali menggelar rapat pimpinan dengan Pj Gubernur Jabar mengenai isu ini&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Informasi yang beredar sangat memprihatinkan&period; Jawa Barat mendapat peringkat pertama dalam jumlah pemain judi terbanyak di Indonesia dan masuk dalam lima daerah dengan transaksi Judol tertinggi&comma; bersama DKI Jakarta&comma; Jawa Tengah&comma; Jawa Timur&comma; dan Banten&comma;&&num;8221&semi; ungkap Yogi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Yogi juga mengungkapkan bahwa outstanding Pinjol di Jawa Barat mencapai Rp16&comma;55 triliun&comma; dengan banyaknya kredit macet karena masyarakat kesulitan mengembalikan pinjaman&period; Ia menekankan bahwa fenomena Judol dan Pinjol saling berkaitan&comma; dengan banyak pemain judi yang beralih ke Pinjol akibat kekurangan likuiditas&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Judol menjadi salah satu penyumbang meningkatnya kemiskinan di Jawa Barat&comma;&&num;8221&semi; tambah Yogi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sementara itu&comma; Ketua Forum Kabag Hukum Kab&sol;Kota SeJawa Barat yang juga Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor&comma; Alma Wiranta memaparkan&comma; pihaknya telah melaksanakan FGD mitigasi hukum untuk pencegahan dan perlindungan masyarakat terhadap Pinjol dan Judol secara daring&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dengan begitu&comma; FGD tersebut menghasilkan beberapa poin antara lain&comma; yang utama adalah dibutuhkannya penanganan pada level aksi dan level regulasi dengan memperhatikan efektifitas dalam bentuk upaya preventif&comma; preemtif dan represif&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Membuat campaign&comma; sosialisasi&comma; edukasi kepada masyarakat dan pembentukan tim&sol;satgas oleh kepala daerah&period; Lalu optimalisasi penegakan peraturan daerah trantibum di daerah&comma; dengan tetap menghindari degradasi sanksi&comma;&&num;8221&semi; ungkap Alma&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Alma melanjutkan&comma; mengaktifkan Forkopimda beserta jajaran dalam penanganan Pinjol dan Judol serta melakukan koordinasi dengan lintas sektor OJK sebagai pemberi izin dan APH dalam penegakan hukum&period; Serta dorongan dari pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan pinjaman kepada masyarakat melalui lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah &lpar;Pemda&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Hal kedua&comma; perlu menyuarakan ke tingkat nasional &lpar;secara tertulis&rpar; dalam bentuk regulasi untuk melakukan pengetatan serta membekukan beberapa platform yang terindikasi judi online sesuai dengan kewenangannya&comma;&&num;8221&semi; terangnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Idealnya adalah keadilan prosedural &lpar;Prosedural Justice&rpar; maupun keadilan yang hakiki &lpar;Substantial Justice&rpar; berjalan beriringan dengan kewenangan&comma;&&num;8221&semi; pungkasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;