Bapemperda Geram, Pemkot Bogor Tak Serius Bahas Raperda Utilitas Jaringan Komunikasi dan PBG

<p>BOGOR &&num;8211&semi; Rapat kerja antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah &lpar;Bapemperda&rpar; DPRD Kota Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor yang diwakili oleh Dinas Perumkim&comma; Dinas PUPR&comma; Dinas Kominfo dan Bagian Hukum terpaksa dibatalkan setelah kepala-kepala dinas yang diundang rapat tidak hadir&comma; Rabu &lpar;23&sol;4&sol;2025&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor&comma; Anna Mariam Fadhilah&comma; mengaku geram dan kecewa atas sikap yang ditunjukkan oleh kepala-kepala dinas Pemkot Bogor&comma; karena terkesan menyepelekan raker yang bertujuan untuk segera merampungkan pembahasan terhadap Raperda Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Komunikasi Terpadu dan Raperda Perizinan Bangunan Gedung &lpar;PBG&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Raperda Utilitas ini sudah selesai difasilitasi oleh Gubernur tapi pihak Pemkot tidak menyerahkan berkas untuk diparipurnakan dan selalu ditunda sejak Januari&period; Sekalinya kita undang rapat malah tidak hadir&period; Ini mereka terkesan menyepelekan dan menunda pengesahan Raperda&comma;&&num;8221&semi; kata Anna&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Keberadaan Raperda Jaringan Utilitas&comma; menurut Anna sangat penting karena akan menjadi landasan bagi pembangunan jaringan komunikasi di Kota Bogor&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Didalam pasal 8&comma; telah dimuat aturan terkait program tahunan perencanaan penempatan jaringan utilitas dan peta jaringan utilitas&period; Hal tersebut bertujuan untuk mengurai keruwetan jaringan komunikasi yang selama ini merusak estetika kota dan membahayakan pengguna jalan umum&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Kami ingin tidak ada lagi jaringan komunikasi yang asal pasang dan menyebabkan keruwetan seperti yang terjadi di simpang Jambu Dua&period; Sehingga semuanya sudah diatur didalam raperda ini&comma;&&num;8221&semi; jelas Anna&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Perihal pembahasan Raperda PBG juga Anna menyampaikan merupakan salah satu instrumen penting dalam prasyarat pembangunan di Kota Bogor&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Kan IMB sudah dirubah jadi PBG&comma; tapi kita belum punya perdanya&period; Nah ini menjadi celah bagi para pengembang yang nakal makanya perlu untuk segera diterbitkan perdanya&period; Ini Pemkot terkesan tidak menganggap serius dengan ketidakhadiran kadis-kadis pada rapat hari ini&comma;&&num;8221&semi; tegasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Di lokasi yang sama Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor&comma; Jatirin&comma; menegaskan kepada para ASN yang hadir dalam rapat agar segera melaporkan kejadian ini ke Wali Kota dan Wakil Wali Kota agar mendapatkan atensi khusus&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Pembahasan raker hari ini kan bertujuan untuk mengambil kesepakatan atas finalisasi perda&period; Kalau kabid atau kasi mana bisa bertanggungjawab&period; Jadi laporkan kejadian ini ke kepala daerah agar mendapatkan atensi&comma;&&num;8221&semi; pungkasnya&period;<&sol;p>&NewLine;