Komitmen Bersama Kawal SPMB 2026, Pemkot Bogor Tekan Potensi Kecurangan

<p>BOGOR &&num;8211&semi; Pemerintah Kota &lpar;Pemkot&rpar; Bogor bersama jajaran Forkopimda dan Dewan Pendidikan melakukan penandatanganan Komitmen Dukungan Sistem Penerimaan Murid Baru &lpar;SPMB&rpar; Tahun 2026 di Paseban Sri Bima&comma; Balai Kota Bogor&comma; Selasa &lpar;12&sol;5&sol;2026&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam penandatanganan itu juga dilaksanakan paparan terkait SPMB 2026 oleh Pemerintah Kota Bogor dan Forkopimda&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Wali Kota Bogor&comma; Dedie A&period; Rachim&comma; mengatakan bahwa penandatanganan ini merupakan komitmen bersama untuk mengawal SPMB Tahun 2026&sol;2027 agar berjalan lancar dan sukses&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Kita ingin menghindari adanya kecurangan&comma; di mana selama ini mungkin ada yang pindah KK&comma; kemudian juga pindah domisili&comma; dan lain sebagainya&period; Kita juga meminimalisasi terjadinya hal-hal yang sifatnya transaksional&comma;” ujar Dedie Rachim&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia memastikan kepada jajaran Pemkot Bogor&comma; khususnya Dinas Pendidikan &lpar;Disdik&rpar; Kota Bogor&comma; Dinas Sosial &lpar;Dinsos&rpar; Kota Bogor&comma; dan Disdukcapil Kota Bogor untuk melaksanakan prioritas sesuai metode sistem penerimaan berdasarkan aturan dan ketentuan mengenai calon siswa yang berhak masuk ke sekolah negeri maupun swasta&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sehingga ke depan tidak boleh lagi ada praktik menitipkan nama dalam kartu keluarga&comma; sebab siswa yang berpindah harus satu keluarga dengan orang tua jika orang tua tersebut masih ada&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Untuk itu&comma; Disdukcapil juga telah melakukan penelusuran dan akan dilakukan pencegahan&period; Di samping itu&comma; aparatur wilayah&comma; camat&comma; lurah&comma; beserta TNI-Polri juga akan membantu memastikan pelajar yang menggunakan jalur domisili benar-benar tinggal di lokasi tersebut&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pada SPMB Tahun 2026 untuk tingkat SD dan SMP yang berada di bawah kewenangan Pemkot Bogor terdapat empat jalur penerimaan&comma; yakni jalur afirmasi&comma; domisili&comma; prestasi&comma; dan mutasi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Jadi empat jalur ini hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya&comma; cuma nanti persentasenya domisili kota itu 90 persen&comma; luar kota 10 persen&period; Kemudian jalur mutasi orang tua 5 persen&period; Jadi memang sudah kita coba minimalisasi bibit-bibit kecurangan&comma;” ucapnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor&comma; Fajar Muhammad Nur mengatakan bahwa DPRD Kota Bogor berkomitmen bersama untuk mewujudkan sistem yang transparan&comma; akuntabel&comma; dan berkelanjutan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Kami juga di Komisi IV akan mengundang kembali pihak Disdik&comma; Dinsos&comma; dan Disdukcapil untuk memastikan sistem-sistem yang tadi dipaparkan itu sudah sesuai&period; Sesuai dengan kewenangan kami di legislasi&comma; kami ingin mengukur nantinya seberapa efektif apa yang sudah dibuat oleh pemerintah ini dan bisa dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat&comma;” ujarnya&period;<&sol;p>&NewLine;