Barayanews.co.id – Aksi brutal kekerasan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum pelajar kini mendapatkan perhatian serius Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.
Dedie mengaku sudah membahas problema itu dengan pimpinan DPRD Kota Bogor.
Menurutnya, pengawasan SMA/SMK sekarang berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jabar.
Ia mengusulkan pihak terkait mulai dari Pemkot Bogor dan Disdik Jabar serta DPRD duduk satu meja guna mencari solusi. “Kami mengusulkan agar semua bisa berembuk mencari solusi bersama. Baik itu pemerintah kota maupun Disdik Jabar. Begitu juga dengan DPRD kota dan provinsi,” ucapnya.
Dedie menjelaskan, Kota Bogor dengan 1,1 juta penduduk memiliki dinamika sosial yang tinggi. Sehingga potensi kenakalan remaja, perkelahian, dan tindak pidana lainnya menjadi tanggung jawab semua.
Jadi, lanjut dia, penguatan sisi psikologis dari keluarga, lingkungan juga sangat berpengaruh. Untuk itu perlunya pemahaman hukum harus diterapkan kepada seluruh siswa, agar menekan angka kriminalitas di kalangan dibawa umur. “Bagaimana penguatan keluarga, bagaimana komunikasi antar-keluarga. Upaya apa pun kita lakukan untuk menekan kriminalitas dan potensi tawuran. Termasuk perlunya sosialisasi pemahaman tentang hukum kepada anak-anak sekolah,” beber dia.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto juga menjelaskan, dengan terjadinya peristiwa ini harus menjadi atensi khusus. Untuk itu, ia meminta keberadaan CCTV di Kota Bogor untuk diperbanyak, agar dapat meminimalisir tindak kekerasan.
Apalagi, Walikota Bogor Bima Arya, sudah mendeklarasikan Kota Bogor sebagai Smart City dan Kota Ramah Anak dan Keluarga.
“Secara infrastruktur tentu kita harus memberikan satu layanan dan ketersediaan peralatan baik itu CCTV dan sistem pusat kendali yang bisa kita gunakan secara maksimal. Nah, kami dari dewan siap mendukung,” kata Atang.
Politisi PKS itu juga mengaku sudah memberikan rekomendasi, empat cara untuk menekan angka kejahatan di jalanan yang mayoritas dilakukan oleh pemuda dan anak sekolahan. Cara pertama adalah dijalankannya penegakan hukum secara adil dan merata tanpa terkecuali.
Kedua, keberadaan dinas pendidikan sangat berperan penting untuk melakukan pendekatan pendidikan. Yang artinya sebuah pola pendidikan baru harus dibentuk. Sehingga pelajar akan berfokus pada kegiatan di sekolah, baik itu formal maupun non-formal. Ketiga, Atang meminta Pemkot Bogor memberlakukan sistem reward and punishment kepada sekolah.
“Terakhir, saya kira semua pihak baik itu pemkot, DPRD, muspida, sekolah, dan KCD menjadikan pembahasan, dan penanganan kenakalan remaja ini secara periodik, reguler, dan tidak hanya pada saat kejadian terjadi,” imbuhnya.
Sementara itu, titik yang terindikasi rawan tawuran ada di area Semplak, Pasir Mulya, dan Pasir Kuda. Ketiganya punya sekolah dengan track record terkait peristiwa-peristiwa serupa. Oleh karena itu, ketiganya menjadi prioritas pengawasan timnya. Jika perlu, kata Juniarti, pihaknya akan turun langsung melakukan pembinaan ke sekolah masing-masing.
Selain itu, sepanjang jalan raya Tajur, tawuran juga kerap pecah. Hal itu disebabkan jalanan yang sepi dan minim dari pengawalan petugas.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan kini oleh pemerintah dan unsur keamanan adalah dengan melakukan patroli dan menciduk rombongan jemaah liar (rojali). Razia senjata tajam juga dioptimalkan. Selain itu, langkah menghapus vandalisme atau coretan-coretan di tembok juga sudah lebih dahulu digalakkan. Itu sesuai dengan instruksi wali kota setelah kasus yang sebelumnya juga menewaskan satu orang.
Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya memberikan saran berupa solusi program terobosan untuk mencegah pecahnya tawuran, dengan melibatkan alumni sekolah yang dibentuk jadi tim satgas terlatih dengan berbekal pelatihan untuk diterjunkan langsung ke lokasi rawan.
“Dengan diterjunkannya satgas terlatih yang memiliki pemahaman dan secara persuasif merangkul gerombolan siswa untuk tidak melakukan hal-hal negatif di wilayah yang memicu bentrokan, itu sangat berpengaruh,” kata dia.
BOGOR – Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Mandiri akhirnya menempuh jalur hukum akibat kerugian hampir…
Jakarta, 27 Maret 2025 - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung…
BOGOR - Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Premanisme Kota Bogor resmi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK)…
BOGOR - Empat hari menjelang Idulfitri 1446 Hijriah Tahun 2025, Wali Kota Bogor, Dedie Rachim,…
BOGOR – Perayaan Idulfitri 1446 Hijriah semakin dekat, menjadi momen penting bagi desainer fesyen untuk…
BOGOR — Lingkungan kerja terkadang dapat memberi pengaruh pada kesehatan mental. Pemicunya adalah beban kerja…
This website uses cookies.