APEKSI Siap Kolaborasi dengan LKPP, Dorong Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri di Daerah

Jajaran Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) melakukan pertemuan dengan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi di Kantor LKPP, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Pertemuan tersebut untuk mengakselerasikan dan mendorong transaksi belanja produk dalam negeri melalui katalog elektronik (e-katalog) di daerah, khususnya di 98 kota anggota APEKSI.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya mengatakan, Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan peningkatan penggunaan PDN pada pengadaan barang/jasa pemerintah, memerlukan sinergi dan kolaborasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Untuk mengejar target-target dari presiden, banyak hal-hal teknis yang perlu diakselerasikan. Misalkan bagaimana produk lokal bisa tayang di e-katalog, bagaimana menyiapkan UMKM agar bisa memenuhi standar sertifikasi, bagaimana memastikan sumberdaya yang memiliki sertifikat,” ungkap Bima Arya.

Pria yang merupakan Wali Kota Bogor ini menambahkan, ada sejumlah program kolaborasi antara APEKSI dan LKPP ke depan.

“Tadi disepakati LKPP akan berkoordinasi dengan Komwil APEKSI untuk membuka coaching clinic, karena seringkali teman-teman di daerah mempunyai persoalan ketika produk lokal lebih mahal sehingga terpaksa pakai produk impor, tapi takut melanggar peraturan. Kasus-kasus seperti itu harus dikonsultasikan dan sosialisasikan bersama,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Bima, dalam waktu dekat akan dilakukan roadshow untuk menyamakan frekuensi ke sejumlah komisariat wilayah APEKSI. “Bukan saja sosialisasi untuk UMKM agar siap masuk e-katalog tapi juga ekosistemnya agar siap juga di setiap wilayah, setiap kota,” kata Bima.

“Ada aspirasi juga dari daerah, diperlukan perwakilan LKPP di daerah untuk pendampingan. Formulasinya seperti apa kita rumuskan bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, lembaganya dalam dua tahun berturut-turut ini terus melakukan upaya untuk bisa membuat transaksi lewat e-katalog ini lebih masif.

“Kepala LKPP sebelum saya (Abdullah Azwar Anas) sudah menyederhanakan sistem agar produk lokal bisa tayang di e-katalog. Maka di zaman Pak Anas sudah 1,5 juta produk yang tayang. Kemudian Oktober 2022 pas saya dilantik sampai hari ini sudah mencapai 2,4 juta. Tahun ini kita targetkan 5 juta produk tayang di e-katalog supaya muncul sebuah kompetisi,” beber Hendi, sapaan akrabnya.

Untuk mengakselerasikan itu, kata dia, perlu masukan dari APEKSI supaya sistem katalog ini menjadi lebih baik. “Sepanjang 2022 kami mencatat transaksi lewat e-catalog mencapai Rp 87 triliun. Kita terus dorong dan tingkatkan. Maka harapan kami lewat forum ini mungkin muncul program bersama, sekaligus menjabarkan perintah presiden sehingga bisa mengembangkan ekonomi di wilayah masing-masing anggota APEKSI,” tandasnya.

Dalam pertemuan tersebut turut dihadiri kepala daerah pengurus APEKSI, yakni Wali Kota Gorontalo Marten Taha, Wali Kota Lubuklinggau Prana Putra Sohe, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara, Wali Kota Bontang Basri Rase dan Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam.