Turun ke Lokasi Bencana Empang, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Harapkan Relokasi Bisa Segera Dilakukan

BOGOR – Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto bersama Wakil Ketua I DPRD Kota
Bogor, Jenal Mutaqin dan anggota DPRD Kota Bogor, Sri Kusnaeni serta Mardiyanto turun
meninjau lokasi bencana longsor yang terjadi di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan,
Kamis (16/3). Kedatangan pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor ini guna memastikan
penanganan bencana berjalan maksimal, sekaligus memberikan dukungan moral kepada relawan
dan petugas yang berusaha menemukan empat orang korban yang masih terimbun material
longsor.

Didampingi oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Fahrudin dan Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Theofilo Patricinio Freitas, pimpinan dan
anggota DPRD Kota Bogor memantau proses evakuasi oleh tim gabungan dan menyambangi
posko pengungsian.

Disamping itu, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor juga mengunjungi keluarga dari korban
untuk memberikan kekuatan dan menyampaikan rasa belasungkawa. Mereka pun
menyampaikan bantuan operasional untuk pos dapur umum relawan dan bantuan kemanusiaan
untuk posko pengungsian.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin menyampaikan rasa belasungkawa sedalam-
dalamnya dari DPRD Kota Bogor kepada keluarga korban yang kehilangan sanak keluarganya atas
tragedi bencana longsor yang terjadi. Ia berharap, dalam waktu dekat ini para korban bisa
ditemukan, melihat situasi dimana alat berat sudah mulai dikerahkan oleh tim evakuasi
gabungan.

“Semoga para korban bencana alam baik yang hari ini masih dalam pencarian, masih tertimbun
sisa longsor, dapat segera ditemukan. Hanya doa tulus dan terbaik dari kami. Semoga keluarga
diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Allah SWT,” ujar pria yang akrab disapa Kang JM.

Lebih lanjut, JM menilai kejadian longsor yang terjadi di Kelurahan Empang sebagai pengingat
kepada Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor selaku pemangku kebijakan untuk bisa
mengambil langkah pencegahan lebih dini dengan melakukan pemetaan daerah rawan bencana
sesuai dengan kontur kemiringan.

“Data ini yang seharusnya memang dimiliki oleh pemerintah, bahwa terdapat beberapa titik yang
dirasa perlu mendapatkan treatment lebih lanjut, perlu mendapat konservasi yang lebih kuat,
maksimal, itu yang harus lebih dini kita perkuat,” tegas JM.

Dilokasi yang sama, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan kejadian longsor di
Kelurahan Empang menguatkan kesimpulan bahwa di Kota Bogor terdapat wilayah yang
merupakan zona berbahaya dan tidak layak untuk ditinggali. Ia pun menyampaikan beberapa
langkah penting untuk dilakukan Pemerintah.

“Pertama, operasi tanggap darurat. Kami melihat langkah yang dilakukan oleh tim gabungan
sudah benar. Apresiasi dan terima kasih atas koordinasi dan gerak cepat BPBD, Dinas Sosial,
Damkar, TNI, Kepolisian, dan relawan untuk mengevakuasi warga dan melakukan langkah
pencarian korban yang belum ditemukan”, jelas Atang.

Kedua, memastikan korban yang selamat mendapatkan penanganan dan perawatan yang
maksimal. “Berikutnya adalah memastikan penanganan korban selamat dengan baik.
Penanganan medis, posko pengungsian, dan tempat tinggal sementara selama beberapa bulan
ke depan”, imbuhnya.

Terakhir, Ketua DPRD meminta agar relokasi yang sudah direncanakan oleh Pemkot pasca
pemetaan lokasi rawan bencana segera dijalankan.

“Bencana ini semakin menguatkan kesimpulan kita bahwa Kota Bogor memiliki wilayah sangat
rawan untuk ditinggali warga. Pemetaan wilayah yang sudah kita minta sebelumnya harus segera
ditindaklanjuti relokasinya. Relokasi yang belum berjalan secara cepat ini perlu menjadi
perhatian bersama oleh kami di DPRD dan Pemkot agar segera memastikan zona hitam yang
sudah dipetakan bisa segera dipindahkan,” ujar Atang.

Terkait dengan titik lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi relokasi warga korban bencana dan
wilayah rawan bencana, Atang mengungkapkan sudah ada beberapa opsi berdasarkan hasil rapat
yang dilakukan oleh DPRD Kota Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor. Hanya saja, opsi-opsi yang
ada perlu diperkuat dan dipastikan lagi lebih lanjut agar bisa segera ditindaklanjuti.

“Banyak aset lahan milik Pemerintah yang bisa digunakan. Sudah ada beberapa alternatif yang
disiapkan. Ini perlu segera dieksekusi. Kalaupun katakanlah pemerintah mengalami kesulitan,
lahan di Katulampa bisa digunakan untuk relokasi warga daripada dipake untuk pusat kota
pemerintahan baru. Itupun kalau gak ada lahan sama sekali. Tapi kan sebenernya masih ada yang
lain,” pungkasnya.

Selain melakukan peninjauan ke lokasi bencana, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor juga
mengunjungi lokasi posko bencana yang berlokasi di SMPN 9 Bogor. Disana, pimpinan dan
anggota DPRD Kota Bogor menyapa dan menguatkan para korban yang tengah mengungsi,
sambil menyalurkan bantuan kemanusiaan.