Tok! P-APBD 2022 Kota Bogor Naik Rp500 Miliar

<p>BOGOR &&num;8211&semi; Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD Kota Bogor telah menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah &lpar;P-APBD&rpar; tahun anggaran 2022 pada rapat paripurna yang digelar Rabu &lpar;28&sol;9&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Diketahui&comma; P-APBD 2022 mengalami kenaikan sekitar Rp500 miliar&comma; sehingga nilai yang sebelumnya Rp2&comma;5 triliun menjadi sekitar Rp3 triliun&period; Kenaikan ini bersumber dari dana transfer daerah sebesar Rp350 miliar dan pendapatan asli daerah &lpar;PAD&rpar; sebesar Rp150 miliar&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ketua DPRD Kota Bogor&comma; Atang Trisnanto menjabarkan&comma; dari Rp3 triliun P-APBD yang disahkan terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp2&comma;7 triliun&comma; belanja daerah Rp3 triliun dan pembiayaan Netto sebesar Rp360 miliar&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dengan adanya kenaikan anggaran ini&comma; Atang mengatakan&comma; Badan Anggaran &lpar;Banggar&rpar; DPRD Kota Bogor meminta kepada pemerintah Kota Bogor agar dapat memaksimalkan penggunaan dana BTT&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Anggaran BTT harus digunakan secara maksimal&comma; tepat dan cepat&comma; mengingat kasus-kasus bencana yang ada di Kota Bogor perlu segera mendapatkan penanganan yang serius&period; Jangan sampai sudah dianggarkan&comma; namun karena proses birokrasi yang rumit&comma; program tidak bisa dilaksanakan&comma;” kata Atang&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Tak hanya itu&comma; DPRD juga meminta kepada Pemkot Bogor untuk menambahkan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk ditambahkan ke program penanggulangan dampak inflasi akibat kenaikan BBM yang sudah disiapkan sebelumnya sebanyak Rp4&comma;6 miliar&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Program penanggulangan dampak inflasi akibat kenaikan BBM ini perlu diperkuat dan harus dilaksanakan sesegera mungkin&period; Selain dalam bentuk padat karya&comma; program voucher BBM ini menyasar driver ojol dan pengemudi angkot&period; Jadi data itu harus benar-benar akurat dan tepat sasaran juga&comma;” ujar Atang&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Lebih lanjut&comma; Atang mengungkapkan Banggar DPRD Kota Bogor menyayangkan dan memberikan catatan khusus bagi Perangkat Daerah yang tidak siap dalam penyajian data maupun penyaluran program pemberian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak BBM &lpar;non DTKS&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Padahal disisi lain kemampuan APBD masih dimungkinkan untuk dianggarkan dan diharapkan bisa mengcover lebih banyak warga yang belum menerima bantuan dari Pemerintah Pusat&comma;” tegas Atang&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Terakhir&comma; untuk pos belanja yang tidak termasuk dalam RKPD dan KUA PPAS Perubahan&comma; namun dikarenakan adanya ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 2022 dan PMK Nomor 134&sol;PMK&period;07&sol;2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022&rpar;&comma; DPRD Kota Bogor meminta kepada Pemkot Bogor agar penetapan dan pelaksanaannya sesuai dengan regulasi yang berlaku&period;<&sol;p>&NewLine;