Tim Transisi Dedie-Jenal Panggil Pejabat Pemkot Bogor, Pengamat Politik: Kurang Etis di Posko Pemenangan

<p>BOGOR – Tim Transisi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih&comma; Dedie A&period; Rachim dan Jenal Mutaqin&comma; akan menggelar serangkaian pertemuan intensif mulai Kamis &lpar;30&sol;1&sol;2025&rpar; hingga Rabu &lpar;5&sol;2&sol;2025&rpar;&period; Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan program kerja pemerintah dengan visi-misi kepala daerah terpilih periode 2025–2030&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Tim Transisi&comma; yang diketuai Sopian &lpar;Ketua DPC Gerindra Kota Bogor&rpar; dan sekretaris Fery Dermawan &lpar;Sekretaris DPC Demokrat Kota Bogor&rpar;&comma; telah menjadwalkan pemanggilan pejabat Pemkot Bogor&comma; termasuk kepala OPD&comma; camat&comma; hingga pimpinan perumda&period; Pertemuan ini akan dilaksanakan di Posko Kemenangan Dedie-Jenal yang berlokasi di Jalan Ciremai Ujung&comma; Bogor&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Berdasarkan surat yang dikirim Tim Transisi kepada Plh Wali Kota Bogor&comma; Hanafi&comma; pemanggilan ini diharapkan memfasilitasi transisi kepemimpinan yang lancar sebelum pelantikan Dedie-Jenal pada 6 Februari 2025&period; Dalam surat tersebut&comma; Tim Transisi juga meminta dukungan konsumsi untuk rapat koordinasi tersebut&period;<&sol;p>&NewLine;<blockquote><p>Menanggapi langkah ini&comma; pengamat politik dari Universitas Djuanda Bogor&comma; Undang Suryatna&comma; menilai pembentukan Tim Transisi adalah hal wajar untuk memastikan kelancaran pergantian kepemimpinan&period; Namun&comma; ia mengkritisi lokasi rapat koordinasi di posko pemenangan pasangan terpilih&period;<&sol;p><&sol;blockquote>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Lebih baik jika pengumpulan pejabat dilakukan di lingkungan Balai Kota atau kantor pemerintahan&period; Menggelar rapat di posko pemenangan bisa menimbulkan kesan bahwa netralitas ASN terganggu&comma; karena ASN seharusnya bebas dari politik praktis&comma;&&num;8221&semi; ujar Undang&comma; Minggu &lpar;26&sol;1&sol;2025&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Undang&comma; yang juga mantan Komisioner KPU Jawa Barat&comma; menambahkan bahwa percepatan pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi &lpar;MK&rpar; telah disepakati oleh Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri&period; &&num;8220&semi;Pelantikan secara serentak akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025&comma;&&num;8221&semi; tutupnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Langkah Tim Transisi Dedie-Jenal ini memunculkan harapan&comma; namun juga menuntut kehati-hatian agar tidak mencederai prinsip netralitas ASN dan etika birokrasi pemerintahan&period;<&sol;p>&NewLine;