Anggota DPR RI Komisi IV, Endang Setyawati Thohari (tengah) bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Dwikorawati (kanan) dan Kepala DKPP Kota Bogor, Anas Rasmana (kiri)
Barayanews.co.id – Anggota DPR RI, Fraksi Partai Gerindra, Endang Setyawati Thohari menyebut bahwa Omnibus Law sudah diakomodir, dengan beberapa catatan sedikit kekurangannya.
Namun, ia menekankan yang perlu dikawal adalah peraturan pemerintah terhadap perlindungan untuk masyarakat adat, seluruh potensi lokal, serta rasa persatuan dan kesatuan.
“Meskipun ada kekurangan, omnibus law menurut saya sudah diakomodir. Hanya yang perlu dikawal adalah peraturan pemerintahnya terhadap masyarakat dan potensi lokal, juga rasa persatuan dan kesatuannya,” jelas politisi yang akrab disapa EST itu.
Legislator dari dapil Kota Bogor itu juga menyampaikan bahwa omnibus law itu diciptakan dari hasil penelitian dengan hasil untuk mempermudah masyarakat.
“Maksud pemerintah untuk mempermudah, termasuk investor. Nah, yang kita harus kawal salah satunya proteksi terhadap peraturan dan juga yang terpenting untuk masyarakatnya,” tuntas dia, saat ditemui dalam agenda penyaluran bantuan alat tani dan hewan ternak kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor.
BOGOR - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, menegaskan pentingnya menjaga integritas dan memperkuat…
BOGOR - Kota Bogor memiliki konsep ketahanan pangan perkotaan melalui program Bogor Edu Wisata Farm…
BOGOR - Kemampuan akademis pelajar Sekolah Rakyat (SR) 3 di Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbakom) Asrama…
BOGOR — Pemerintah Kota Bogor menegaskan perhatian serius terhadap aspek keselamatan dan kesehatan para atlet…
BOGOR — Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan berbagai persiapan dan evaluasi akhir jelang peresmian infrastruktur…
BOGOR - Pemerintah Kota Bogor memastikan seluruh persiapan menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa…
This website uses cookies.