TB Hasanuddin Sebut Dua Poin Penting Revisi UU TNI

<p>BOGOR &&num;8211&semi; Komisi I DPR RI dan pemerintah sepakat membawa naskah revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia &lpar;UU TNI&rpar; ke rapat paripurna untuk persetujuan Tingkat II&period; Meski mendapat kritik dan protes dari berbagai pihak&comma; revisi ini diklaim tetap menjaga prinsip profesionalisme TNI dan menutup peluang kembalinya dwifungsi ala Orde Baru&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Anggota Komisi I DPR RI&comma; TB Hasanuddin&comma; menegaskan bahwa revisi UU TNI memuat dua poin penting yang menjadi jaminan terhadap kekhawatiran publik&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pertama&comma; celah praktik dwifungsi TNI tetap tertutup rapat&period; Menurut politisi PDI Perjuangan itu&comma; tidak ada perubahan dalam Pasal 2 butir d yang menegaskan jati diri TNI sebagai tentara profesional yang tidak berpolitik dan tunduk pada kebijakan politik negara&period; Pasal 39 juga tetap melarang prajurit aktif untuk menjadi anggota partai politik&comma; berbisnis&comma; atau mengikuti pemilu&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Pasal 47 ayat 1 pun tidak berubah&comma; di mana prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil wajib mengundurkan diri atau pensiun&comma;&&num;8221&semi; jelas TB Hasanuddin&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Kemudian yang kedua&comma; lanjut dia&comma; bukan ekspansi militer di jabatan sipil&comma; melainkan sebuah limitasi&period; Menurutnya&comma; penambahan lima instansi negara yang dapat diisi prajurit aktif dalam Pasal 42 ayat 2 justru merupakan bentuk pembatasan&period; Kelima instansi tersebut adalah lembaga yang berkaitan erat dengan pertahanan dan tugas teknis militer&comma; yaitu &semi; Badan Pengelola Perbatasan&comma; Badan Penanggulangan Bencana&comma; Badan Penanggulangan Terorisme&comma; Badan Keamanan Laut dan Kejaksaan Agung&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Setelah revisi disahkan&comma; prajurit aktif di lembaga negara di luar 15 instansi yang diperbolehkan wajib mengundurkan diri atau pensiun jika ingin tetap menjabat di posisi sipil&comma;&&num;8221&semi; tegasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dengan demikian&comma; ia menilai revisi UU TNI diklaim tidak membuka ruang bagi kembalinya dwifungsi TNI seperti di masa Orde Baru&period; Sebaliknya&comma; revisi ini memperkuat kepastian hukum untuk menjaga profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara&period;<&sol;p>&NewLine;