Anti Korupsi

Soroti Polemik Pendidikan, Komisi IV Pastikan Guru dan Murid Merdeka Belajar

<p>BOGOR &&num;8211&semi; Komisi IV DPRD Kota Bogor kini tengah menyoroti perihal polemik di sektor Pendidikan Kota Bogor&period; Kegaduhan yang terjadi pasca pencopotan Kepala Sekolah Dasar Cibereum oleh Walikota Bogor yang berujung pada kasus saling lapor&comma; menurut Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor&comma; Akhmad Saeful Bakhri merupakan contoh dari kurang arifnya seorang pemimpin dalam menyikapi persoalan yang ada&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Menangani masalah pendidikan saya rasa tidak perlu menjadi komoditas konten&comma; walaupun saya setuju dengan upaya penegakan disiplin&comma; pemberantasan pungli dan sebagainya&period; Disinilah pentingnya kearifan seorang pemimpin&comma;” ujar pria yang akrab disapa Gus M&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Efek domino dari kegaduhan tersebut pun disebutkan oleh Gus M kini mulai bermunculan&period; Berdasarkan kunjungan kerja ke lapangan&comma; Gus M menyebtukan saat ini sebanyak 71 sekolah tingkat SD dan SMP yang ada di Kota Bogor mengehentikan kegiatan ekstrakurikuler&period; Hal tersebut diakibatkan adanya Surat Perintah Walikota Bogor nomor 420&sol;Sprint&period; 3524 &&num;8211&semi; Umum tentang tindaklanjut penanganan kasus pungli di sekolah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Jangan sampai ruang untuk kreasi dan prestasi anak didik di bidang akademik&comma; seni&comma; olahraga&comma; budaya dan keterampilan lainnya sebagai ekstra di dunia pendidikan yang ditopang oleh peran serta iuran orang tua menjadi hilang&period; Padahal anggaran pemerintah belum mampu membiayai sektor ini&comma;” tegas Gus M&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menurutnya&comma; pihak sekolah saat ini takut menggelar kegiatan ekstrakulikuler&comma; karena dalam kegiatan tersebut&comma; dana BOS yang ada tidak mampu menopang pembiayaan kegiatan&comma; sehingga perlu adanya kontribusi dari orang tua&period; Lantaran tidak adanya batasan dan penjelasan resmi terkait apa itu pungli&comma; maka pihak sekolah kini memilih tidak menggelar kegiatan apapun&period; Padahal banyak ajang perlombaan yang akan digelar pada bulan Oktober sampai November nanti&comma; yang seharusnya bisa diikuti oleh siswa-siswi di seluruh Kota Bogor&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Tentunya ini berdampak kepada anak-anak yang memiliki bakat namun tidak dapat menyalurkannya&period; Padahal nantinya jika mereka memenangkan perlombaan itu&comma; akan menjadi salah satu sertifikat yang bisa digunakan untuk mengambil jalur prestasi &lpar;Japres&rpar;&comma;” ujar Gus M&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Gus M menegaskan&comma; kurikulum merdeka belajar yang saat ini dijalankan seharusnya bisa bisa menjadi wadah bagi para siswa dan guru dalam mengembangkan diri dan memberikan kebabasan dalam belajar&period; Namun&comma; pada kenyataannya Pemerintah Kota Bogor dan Walikota Bogor malah membelengu kebebasan di dunia pendidikan dengan memberikan rasa takut kepada guru dan siswa dalam mengembangkan karir&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Sekolah tidak boleh takut&period; Siswa harus merdeka belajar&period; Guru harus dimuliakan&period; Ini semua akan kami benahi dan kami serius untuk bisa memperbaiki kondisi pendidikan yang ada saat ini&period; Semua harus merdeka belajar&comma;” pungkasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Terpisah&comma; Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor&comma; Devie P&period; Sultani menilai pemerintah Kota Bogor telah abai dalam memastikan pendidikan berbasis kurikulum merdeka belajar&period; Karena saat ini siswa-siswi dan guru di Kota Bogor tengah terkungkung oleh stigma buruk bahwa sekolah ada sumber pungli dan korupsi&period; Sedangkan Pemerintah Kota Bogor tidak menyediakan anggaran yang cukup dalam menopang kegiatan merdeka belajar&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Lagi-lagi Pemkot Bogor menunjukkan ketidakberpihakkan mereka kepada sektor pendidikan&period; Mereka hanya menunjuk sekolah sebagai sumber dari segala persoalan&comma; sedangkan tidak menyiapkan solusi agar siswa dan guru masih bisa merdeka belajar&comma;” tegas Devie&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Jika berkaca pada APBD Kota Bogor&comma; dari 20 persen porsi anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bogor&comma; Devie membeberkan dimana setengahnya sudah habis untuk pembiayaan gaji dan tunjangan&period; Sedangkan&comma; program yang berkenaan dengan dunia pendidikan&comma; sangat minim anggarannya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Jadi kami akan meminta kepada Pemerintah Kota Bogor untuk segera memperbaiki kondisi saat ini&period; Kalau memang perduli&comma; tunjukkan dari pengalokasian anggaran&comma;” tutupnya&period;<&sol;p>&NewLine;

Recent Posts

Pesan Dedie Rachim untuk Peserta FTBI: Percaya Diri dan Junjung Budi Pekerti

BOGOR – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, secara resmi melepas para pelajar perwakilan Kota…

2 hari ago

Aplikasi SOLUSI, Perkuat Pendataan dan Promosi UMKM

BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perdagangan,…

2 hari ago

Cabor Bela Diri Panen Emas Porprov, Pemkot Bogor Segera Bangun Arena Laga Tangkas dan Lapangan Olahraga Baru

BOGOR - Sebagai bentuk apresiasi atas capaian prestasi atlet pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV…

2 hari ago

Karate Kota Bogor Akhirnya Kembali Raih Dua Emas di Porprov Jabar

Cabang olahraga (cabor) karate Kota Bogor berhasil mengakhiri puasa medali emas selama 23 tahun pada…

2 hari ago

Kelola Sampah Organik Jadi Kompos Lewat Program Swam, Kelurahan Margajaya Tarik Perhatian Delegasi Asing

BOGOR – Pemerintah Kelurahan Margajaya, Kota Bogor, menghadirkan terobosan pengelolaan sampah organik berbasis rumah tangga…

2 hari ago

Kelurahan Lawanggintung Ajukan Pemasangan Titik Baru Hidran Pascakebakaran

BOGOR – Pemerintah Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mempercepat langkah pemulihan bagi warga…

2 hari ago

This website uses cookies.