“Kajian sudah ada sejak lama. Mau itu berbentuk underpass ataupun fly-over. Nah yang jadi kendala, kalau menggunakan APBD Kota Bogor tentu tidak mampu, maka dari itu saya berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa membantu pembangunan itu,” katanya. Terakhir, anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi menyampaikan aspirasi mengenai dana hibah untuk pesantren yang sampai saat ini belum juga terealisasi. Ia menjelaskan bahwa di Kota Bogor sendiri sudah ada Perda nomor 2 tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Namun, realisasinya belum juga terwujud. Ia pun berharap dengan program PJ Gubernur Jabar yang sejalan dengan Pemkot Bogor terkait bantuan untuk pondok pesantren bisa terealisasikan di tahun depan. “Kami di Kota Bogor sudah memiliki Perda nomor 2 Tahun 2022 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Jadi kami berharap ini bisa mendapatkan dukungan dan bantuan dari Pemerintah provinsi Jawa Barat,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, PJ Gubernur Jabar, Bey Machmudin menyampaikan terkait dengan infrastruktur pendidikan, ia ingin mendalami terlebih dahulu terkait keuangan daerah. Sebab, keinginan ini juga disampaikan oleh daerah lainnya di Jawa Barat. Sehingga ia perlu melakukan pemetaan terkait prioritas bantuan yang akan diberikan “Nanti kami lihat dulu, karena semua kota kan juga ada permintaan yang sama. Nanti kita prioritas mana yang diutamakan,” jelasnya. Namun, Bey mengaku senang berkunjung ke Kota Bogor, sebab dari kunjungannya yang pertama setelah menjadi PJ Gubernur Jabar ini, ia mendapatkan banyak masukan yang positif. Ia sendiri menilai masukan terkait dengan penyelesaian persoalan transportasi akan menjadi prioritas utamanya saat ini. Disamping mensukseskan pemilu yang kondusif dan aman di Jawa Barat, khususnya di Kota Bogor. “Jadi ini kota pertama yang saya kunjungi setelah menjadi Pj Gubernur Jawa Barat, saya mendengar beberapa masukan dan saya rasa cukup baik,” pungkasnya.