Pemkot Samarinda Studi Banding ke Kota Bogor, Diskusi Tupoksi Prokompim dan Diskominfo

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) dan Bagian Umum melakukan studi banding atau kunjungan kerja (kunker) ke bagian Prokompim Setda Kota Bogor.

Kunker Pemkot Samarinda yang dilakukan Kepala Bagian (Kabag) Prokompim Sekretariat Kota Samarinda, Dinvi Kurniadi dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Samarinda, Eddy Syahrani diterima langsung Kabag Prokompim Setda Kota Bogor, Rudiyana didampingi Kasubag Dokpim, Dian Intania Lesmana, Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo, Liah Lestari dan Sub Koordinator Layanan Hubungan Media, Iswahyudi di Ruang Paseban Surawisesa, Balai Kota Bogor, Kamis (29/9/2022).

Dalam kunjungan kerja tersebut, bagian Prokompim Sekretariat Kota Samarinda bertujuan ingin mencari tahu tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Prokompim Setda Kota Bogor, sehingga ada keselarasan dan tidak ada tumpang tindih antara Prokompim dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo).

Kabag Prokompim Sekretariat Kota Samarinda, Dinvi Kurniadi mengatakan, dipilihnya Kota Bogor sebagai lokasi studi banding dan kunjungan kerja karena dari hasil hunting data apa yang dikerjakan Prokompim Setda Kota Bogor memiliki nilai lebih dan inovasi.

“Kita sudah cari-cari data di internet, kita searching, kita sudah lihat seperti apa Bogor ini. Sehingga ini menjadikan pembelajaran buat kami ke depan. Tentang produk rilis, Youtube, Podcast dan ini akan kita terapkan di Samarinda. Kita sangat apresiasi dan kita belajar di sini,” ujarnya.

Kunjungan kerja ini dilakukan kata Dinvi, karena secara nomenklatur serta tupoksi Prokompim yang semula adalah Humas dan Protokol memiliki tupoksi yang memiliki persepsi beragam.

“Iya kita ke Pemerintah Kota Bogor terutama ke bagian Prokompim ingin studi pembelajaran dan studi banding kegiatan Prokompim di Bogor. Karena dengan beralihnya awalnya humas dan protokol jadi ada beberapa makna yang diambil masih berbeda-beda setiap daerah. Jadi ada memang tupoksi yang tumpang tindih dengan kominfo, makanya disinilah kita ingin mencari pembelajaran,” ujarnya.

Nantinya kata Dinvi, jika ada program yang bisa diadopsi maka pihaknya akan mencoba diterapkan di Pemkot Samarinda.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Kabag Prokompim Setda Kota Bogor, Rudiyana menyampaikan kunjungan tersebut merupakan sharing atau diskusi dan bertukar ilmu antar instansi. Menurutnya Prokompim Kota Bogor pun masih terus belajar untuk terus berinovasi.

“Jadi bukan berarti kita lebih unggul dari yang lain, tapi saya juga di sini mencoba belajar juga. Karena kita tahu kan awalnya Prokompim ini adalah Humpro. Dan ini memang tahapannya masih panjang juga untuk terus disosialisasikan tentang prokompim baik ke instansi maupun masyarakat tentang tugas dan fungsi,” katanya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Prokompim Setda Kota Bogor menjalankan sesuai aturan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Selain itu Prokompim Setda Kota Bogor juga meminta masukan dan arahan dari Wali Kota Bogor untuk bisa terus berinovasi dalam menjalankan tugas sesuai aturan.

“Memang di awal itu kita menjalani masa transisi, kami tanyakan juga ke pimpinan tentang arahan dan masukan yang diberikan. Kemudian kita juga sampaikan secara regulasinya. Kemudian arahan pimpinan seperti apa dan sebagainya,” katanya.

Dari masukan dan arahan tersebut, kemudian Prokompim Setda Kota Bogor rutin melakukan sharing diskusi dengan internal Prokompim dan Diskominfo. Kemudian ada benang merah yang bisa diambil untuk berbagi tupoksi, baik Prokompim maupun Diskominfo sehingga tidak ada tumpang tindih dalam menjalankan tugas.

Terkait dokumentasi pimpinan yang ditanyakan Pemkot Samarinda, Rudiyana menjelaskan bahwa dalam menyiapkan rilis maupun dokumentasi secara teknis ada pembentukan, seperti dapur redaksi yang bertugas melakukan peliputan dokumentasi dan publikasi yang disinergikan dengan Diskominfo.

“Jadi di awal itu kami meminta arahan pimpinan, kemudian melakukan diskusi. Untuk kegiatan Prokompim ada di kita dan untuk kehumasan itu ada Diskominfo. Tapi kita berjalan selaras,” katanya.