Pemkot Bogor dan BPJS Ketenagakerjaan Gelar Sosialisasi, Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi

<p>BOGOR – Pemerintah Kota &lpar;Pemkot&rpar; Bogor bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota menggelar sosialisasi perlindungan tenaga kerja sektor jasa konstruksi yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah &lpar;APBD&rpar;&period; Kegiatan berlangsung di Paseban Sri Baduga&comma; Balai Kota Bogor&comma; Jumat &lpar;25&sol;7&sol;2025&rpar;&comma; dan diikuti para Pejabat Pembuat Komitmen &lpar;PPK&rpar; serta perwakilan pengusaha jasa konstruksi se-Kota Bogor&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan &lpar;Asperbang&rpar; Setda Kota Bogor&comma; H&period; Hanafi&comma; mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek konstruksi&comma; khususnya dari sisi teknis dan perlindungan tenaga kerja&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Pelaksana dan PPK wajib mematuhi kaidah-kaidah kerja&comma; termasuk keselamatan tenaga kerja&period; Kami juga mendorong agar tenaga kerja yang direkrut berasal dari Kota Bogor untuk membantu menurunkan angka pengangguran&comma;” ujar Hanafi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia menambahkan&comma; Pemkot Bogor terus berkomitmen memastikan jaminan ketenagakerjaan dan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja &lpar;K3&rpar; diterapkan di setiap proyek&period; Hanafi juga menyoroti pentingnya perlindungan tidak hanya bagi pekerja formal&comma; tetapi juga pekerja non-formal seperti RT&comma; RW&comma; hingga guru ngaji&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Kalau guru ngaji kami lindungi&comma; masa pekerja konstruksi yang berisiko tinggi tidak&quest;” tegasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Kabag Pengadaan Barang dan Jasa &lpar;PBJ&rpar; Setda Kota Bogor&comma; Lia Kania Dewi&comma; menegaskan seluruh pihak yang terlibat dalam proyek&comma; termasuk konsultan pelaksana dan pengawas&comma; memiliki risiko kerja tinggi dan harus mendapatkan perlindungan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Bahkan luka ringan seperti putus jari harus dilindungi&period; Pemkot sudah menerbitkan surat edaran tertanggal 8 Juli 2025 yang diteken Wali Kota Bogor&comma; sebagai bentuk komitmen bersama melindungi para pekerja&comma;” kata Lia&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sementara itu&comma; Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota&comma; Dian Agung Senoaji&comma; menyambut baik kolaborasi ini sebagai bentuk nyata komitmen Pemkot Bogor dalam memastikan kesejahteraan tenaga kerja sektor konstruksi melalui jaminan sosial&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Saat ini cakupan perlindungan jaminan sosial &lpar;universal coverage&rpar; di Kota Bogor baru mencapai 49 persen&period; Target kami akhir 2025 bisa tembus di atas 50 persen&comma; karena ini merupakan salah satu indikator kinerja utama yang dinilai oleh pemerintah pusat&comma;” jelas Dian&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Melalui sosialisasi ini&comma; Pemkot Bogor berharap seluruh pihak terkait semakin sadar dan patuh terhadap regulasi perlindungan tenaga kerja demi terciptanya iklim kerja yang aman&comma; sehat&comma; dan berkelanjutan di Kota Bogor&period;<&sol;p>&NewLine;