Pemerataan Sekolah Negeri Jadi Sorotan Dewan dalam Rapat RKPD 2022

BOGOR – Rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor dengan agenda pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 Kota Bogor telah selesai dilakukan.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyampaikan beberapa catatan untuk RKPD 2022 Kota Bogor, salah satunya adalah masih belum meratanya jumlah sekolah negeri SMP dan SMA di Kota Bogor. Kendati demikian, dalam paparan RKPD 2022, Atang tidak melihat adanya rencana Pemkot Bogor untuk menyelesaikan persoalan ini.

Sebab, menurutnya dengan tidak meratanya jumlah sekolah negeri masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) akan terus muncul dan muncul. DImana para pelajar Kota Bogor akan kesulitan untuk masuk ke sekolah negeri karena faktor zonasi.

“Di Bogor Utara itu sulit untuk menjangkau sekolah negeri, di Bogor Barat juga begitu dan saya belum lihat di RKPD 2022 ini adanya penambahan infrastruktur sekolah baru. Jangan sampai di pemerintahan Walikota sekarang jumlah sekolah tidak ada yang bertambah. Kita apresiasi adanya penambahan ruang terbuka hijau, penambahan trotoar dan lain-lain. Tapi terus terang kami sayangkan jika tidak terjadi penambahan infrasturktur pendidikan dan ini perlu pemerataan untuk SMP dan SMA yang ada di pinggir kota,” kata Atang.

Senada dengan Atang, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin juga turut menyoroti perihal tidak adanya rencana pemerataan jumlah sekolah negeri. Ia mengatakan bahwa dalam pemaparan RKPD yang dilakukan oleh Pemkot Bogor tidak ada penjabaran arah dari Pemkot Bogor di 2022 dalam menyelesaikan persoalan pendidikan yaitu peningkatan kualitas pengajaran dan pembelejaran di masa adaptasi kebiasaan baru.

Berdasarkan data yang ia miliki dari kegiatan reses yang ia lakukan, Jenal mengungkapkan banyak pejalar di Kecamatan Bogor TImur yang sulir mendapatkan sekolah negeri. Bahkan dalam tingkat presentase hanya 42 persen ketersediaan sekolah negeri untuk peserta didik baru.

“Kalau kita breakdown lagi, di Kecamatan Bogor Timur yang hanya memiliki satu SMA Negeri, banyak warga yang mengeluh karena zonasi,” ujarnya.

Lebih lanjut Jenal pun menagih janji Walikota Bogor yang berencana membuat kajian kebutuhan ideal sekolah negeri untuk mengcover seluruh pelajar di Kota Bogor. Sebab, kepoercayaan masyarakat kepada pendidikan di sekolah negeri sangat tinggi, selain biaya lebih murah.

“Jadi saya harap Pemerintah Kota Bogor bisa memperhatikan apa yang kami sampaikan,” pungkasnya.