Pakar Hukum Minta RUU Asset Recovery Digeber

<p><strong>Barayanews&period;co&period;id<&sol;strong> &&num;8211&semi; Pemerintah pusat masih memiliki pekerjaan yang tertunda yakni terkait UU Perampasan Aset Hasil Tindak Kejahatan &lpar;Asset Recovery&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Hal itu dijelaskan lantang seorang Pakar Hukum Money Laundry atau Tindak Pidana Pencucian Uang &lpar;TPPU&rpar;&comma; Yenti Garnasih kepada awak media&comma; Senin &lpar;2&sol;11&sol;2020&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Yenti mengatakan Rancangan Undang-undang &lpar;RUU&rpar; tentang asset recovery ini telah dibicarakan pada 2008 silam&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Jadi untuk apa yang bersangkutan ditahan lama-lama&comma; tapi uangnya tidak bisa diambil&period; RUU-nya sudah lama ada kok&comma; 2008 saya terlibat&period; Jadi tmbul kecurigaan&comma; saya jadi bertanya-tanya&comma;&&num;8221&semi; kata Yenti&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sebab&comma; lanjut Yenti&comma; tanpa adanya undang-undang tersebut akan menyulitkan para penegak hukum saat melakukan pelacakan hasil tindak pidana korupsi di luar negeri&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Tetap menjadi hutang internasional&comma; itu akan memperlambat kerjasama dan mempersulit pelacakan hasil korupsi&period; Karena apa&quest; Ya itu tadi&comma; kita tidak punya undang-undang perampasan aset&comma;&&num;8221&semi; kata Dekan Fakultas Hukum&comma; Universitas Pakuan ini&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Untuk itu&comma; ia meminta kepada DPR RI dan Presiden Joko Widodo untuk segera membahas undang-undang asset recovery tersebut&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;