Oknum Alumni Jadi Biang Keladi Kekerasan Pelajar, Komisi IV Minta KCD dan Pemkot Putus Mata Rantai

BOGOR – Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja dengan kantor cabang dinas pendidikan (KCD) Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor, Satpol-PP Kota Bogor, Satgas Pelajar, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Bogor dan aparatur wilayah, untuk menyelesaikan persoalan kekerasan pelajar yang masih marak terjadi di Kota Bogor, Selasa (12/10).

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV Said Muhammad Mohan dan diikuti oleh sekretaris Komisi IV Endah Purwanti serta anggota Komisi IV Sri Kusnaeni, Devie Prihartini Sultani, Anna Mariam Fadhilah, Eny Indari dan Ahmad Rifki Alaydrus.

Dari hasil rapat kerja tersebut, Mohan mengungkapkan bahwa sumber masalah kekerasan pelajar di Kota Bogor adalah adanya kehadiran alumni yang menggerakkan pelajar untuk tawuran.

“Akar permasalahan dari kekerasan pelajar dan kenakalan pelajar ini tidak lepas dari masih nyambungnya komunikasi dengan alumni. Jadi harus ada langkah kongkret dari KCD dan Pemkot Bogor untuk memutus mata rantai itu supaya tidak ada alumni yang mengendalikan dan melakukan kaderisasi. Bahkan alumni membuat iuran wajib, dimana siswa yang tidak ikut tawuran membayar Rp10 ribu dan yang ikut Rp2 ribu, kita kaget dengar itu,” ungkap Mohan, Rabu (13/10).

Sedangkan untuk kebaradaan titik-titik lokasi kekerasan pelajar, diketahui berada di taman-taman Kota Bogor yang jarang diperhatikan, seperti taman Palupuh. Untuk itu, Mohan meminta Disperumkim Kota Bogor agar lebih memperhatikan dan memaksimalkan penjagaan di taman-taman yang ada di Kota Bogor, bukan hanya di tengah kota.

“Jangan hanya membuat taman dan dibiarkan, tapi juga dilakukan perawatan, penjagaan agar tidak timbul kegiatan yang sifatnya negatif disana. Kami minta penerangan disekitar taman Palupuh itu dimaksimalkan, kemudian dipasangi CCTV dan kita minta dipasang speaker toa, agar kalau ada kerumunan dan kegiatan negatif bisa dibubarkan dari jarak jauh,” ujar Mohan.

Lebih lanjut, Mohan juga menyinggung soal adanya penjual miras disekitaran taman Palupuh dan taman-taman lainnya di Kota Bogor. Ia pun meminta Satpol-PP Kota Bogor menindak tegas para penjual miras tersebut.

Dengan maraknya penjual miras ini, Mohan menduga adanya oknum yang membiarkan dan memberikan lapak berdagang kepada para penjual miras.

“Kita gatau ada apa ini, apakah ada oknum yang membiarakan atau bagaimana. Makanya kita minta Satpol-PP untuk menutup itu, tidak perlu pakai teguran, tindak tegas,” tegas Mohan.

Dari hasil rapat yang berjalan kurang lebih empat jam ini, Mohan mengaku akan membuat sebuah rumusan bersama anggota Komisi IV dan akan meminta Ketua DPRD agar mengeluarkan rekomendasi kepada Walikota dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar bisa dijadikan kebijakan.

“Langkah kita adalah kita ingin membuat satu rumusan rekomendasi kelembagaan, kita akan minta pimpinan agar menyurati Walikota dan Disdik Jabar supaya ada langkah yang bisa dijalankan,” kata Mohan.

Hal ini nantinya berkenaan dengan kebijakan untuk memaksimalkan peran Satgas Pelajar. Karena menurut Mohan, kinerja Satgas Pelajar Kota Bogor sudah sangat baik dalam mencegah dan menyelesaikan persoalan kekerasan pelajar. Hanya saja, pihak KCD jabar kurang memberikan perhatiannya kepada para petugas Satgas Pelajar Kota Bogor.

“Mereka (Satgas Pelajar, red) sudah luar biasa kerjanya, cuma mereka ini terhambat dalam jumlah personel dan anggaran yang kurang perhatian dari Pemkot Bogor dan Pemprov Jabar. Ini kan permasalahan banyaknya di SMA dan SMK, maka satgas peajar harus dapat perhatian lebih dari Disdik Jabar, kita sudah tekankan juga ke KCD supaya bisa merumuskan kebijakan untuk satgas pelajar agar lebih maksimal melakukan pengawasan di Kota Bogor,” pungkasnya.