Kota Bogor Masuk PPKM Level 3, Ini Usul Bima Arya

BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatajan sebenarnya dari jauh-jauh hari sebetulnya Kota Bogor sudah masuk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3.

Akan tetapi, yang membuat Kota Bogor berkutat di PPKM level 4 adalah adanya pasien dari luar Kota Bogor yang masuk hitungan.

Selain itu Bima juga mengusulkan agar pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih untuk memutuskan relaksasi sektor ekonomi sesuai dengan kondisi.

“Kota Bogor seharusnya dari hitungan pihaknya dari kemarin Kota Bogor sudah level tiga, cuman karena ada satu metode penghitungan yang mengikutsertakan pasien dari Kabupaten Bogor. Itu yang membuat kami berat, karena pasien di RSUD dan pasien di pusat isolasi Kota Bogor banyak dari luar Kota Bogor,” ungkap Bima, Selasa (24/8/2021) pagi.

Bima melanjutkan, itulah makanya perbandingan rasionya tidak pernah baik, karena itu pembaginya jadi tidak berimbang. Angka pasien sendiri dari luar, ada 26 persen dari Kabupaten Bogor dan kota lain sebesar 15 persen.

“Jadi cukup banyak diatas 30 persen, kalau jadi pembagi angkanya mengecilkan indikator-indikator untuk turun level,” tambahnya.

Bima memaparkan, data-data nya semakin baik, tingkat keterisian rumah sakit atau BOR Kota Bogor sudah 27 persen. Kemudian vaksinasi sudah masuk 53 persen artinya 17 persen lagi 70 persen yang dianggap target nasional, Kota Bogor bisa lebih cepat.

“Tapi apakah ada relaksasi, kami masih menunggu intruksikan Mendagri. Kami sampaikan kepada pemerintah pusat, diusulkan agar daerah diberikan kewenangan lebih untuk memutuskan relaksasi kedepannya,” paparnya.

Bima berpendapat, karena pihaknya yang memang memahami perkembangan Covid-19 dan perekonomian di Kota Bogor. Jadi sekarang ini sistemnya menunggu pusat apakah mengizinkan atau tidak membuka mall, dirinya berharap itu bisa dilakukan.

“Karena puluhan ribu warga Kota Bogor dapurnya sangat ditentukan oleh itu. Dalam rakor wilayah Algomerasi disampaikan hal ini, bahkan kepala-kepala daerah SeJawa Barat ingin berembuk membicarakan persoalan ini. Sejauh mana pembagin kewenangan pusat dan daerah untuk menentukan relaksasi ekonomi,” pungkasnya.